Bertemu Pramono, Ahok Bantah Ditawari Jabatan Dirut hingga Komisaris
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Eks Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah dirinya mendapatkan tawaran jabatan sebagai direktur utama (dirut) maupun komisaris.
Hal itu ditegaskan Ahok usai dirinya menemui Gubernur Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Agustus 2025.
"Enggak lah, free man aku," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok menilai waktunya akan terbatas dan tidak leluasa jika menduduki jabatan komisaris. Bahkan, Ahok menyebut dirinya akan susah ke luar negeri jika terikat dengan sebuah perusahaan.
"Waktunya juga susah, saya banyak jadi pembicara keliling kan. Kadang mau ke luar negeri, kemana, kalau kita terikat satu PT agak susah," tutur dia.
Adapun dalam pertemuan itu, Ahok menjelaskan, dirinya dan Pramono membicarakan banyak isu strategis mulai dari evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), digitalisasi pembayaran dan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta.
Ahok dalam kesempatan itu juga turut berdiskusi mengenai isu kenaikan PBB. Menurut dia, kenaikan PBB tidak boleh melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) dari harga pasar.
"Saya bilang, prinsipnya kan tidak boleh NJOP itu melampaui harga pasar," kata Ahok.
Menurut Ahok, jika ekonomi melemah dan harga properti semakin turun maka PBB juga harus mengalami penurunan. Dia kembali menegaskan bahwa PBB tidak boleh melebihi NJOP.
"Kalau tahun depan, kalau tahun depan ekonomi tambah payah nih. Berarti harga properti kan tambah turun, kalau tambah turun mungkin beberapa PBB yang sudah lebih tinggi NJOP-nya deh dari harga pasar harus turun," jelasnya.Â
Fasilitas di NTB dan NTT Belum Lengkap, Pramono Anung: Jakarta Siap Bantu Gelar PON 2028
Pramono Anung mengungkap kesepahaman dengan Menpora serta gubernur NTB dan NTT. Jakarta siap menjadi tuan rumah pendukung PON 2028 jika fasilitas belum tersedia.
