Pramono Ancam Pecat ASN Pemalas dan Suka Flexing
- Pemprov DKI Jakarta
Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menegaskan tak segan untuk memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta yang kedapatan malas-malasan kerja hingga flexing atau menampilkan kemewahannya.
Hal ini ia sampaikan saat sambutan dalam acara Jakarta Economic Forum (JEF) Tahun 2025 dan Launching ACT JEF 2025: #JagaJakarta, di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Pramono mencontohkan salah satunya yakni Sekretaris Kelurahan Petojo Selatan, Febriwaldi yang diberhentikan sementara usai menampilkan hidup mewah di media sosialnya.
“Kalau ASN di Jakarta malas-malasan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan. Saya gak tau lurah mana, saya lupa,” kata Pramono.
“Saya bilang, ganti pecat. Gak basa-basi, itu bukan tipe ASN di Jakarta,” lanjutnya.
Ilustrasi ASN Imigrasi peringati HUT Hari Ibu
- Ist
Lebih lanjut Pramono menyatakan bahwa dirinya menginginkan bahwa para ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat bekerja dengan nyaman dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
“Apa yang saya inginkan dengan balai kota? Mereka merasa nyaman dalam kepemimpinan saya. Untuk itu saya tidak bawa satu pun orang dari luar,” ucap Pramono.
Terlebih menurutnya, saat ini di tengah adanya efisiensi anggaran sebesar Rp15 triliun, dirinya tetap mempertahankan tunjangan kinerja (TPP) pegawai.
“Yang kedua ketika efisiensi Rp15 triliun, saya minta tidak disentuh sesen pun TPP untuk ASN yang ada di Jakarta. Gak ada. Maka tukinnya, saya juga baru tau, tukinnya Jakarta ini lebih dari yang lain. Mungkin lebih dari bank Indonesia maupun OJK,” ucap Pramono.
Maka dari itu Pramono meminta agar para ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja secara profesional, lebih giat, dan tidak memamerkan kehidupan mewah di media sosial.
tvOnenews.com/A.R Safira
Pramono Ungkap Daftar 16 Sekolah yang Selesai Direnovasi, Anggarannya Capai Rp876,7 Miliar
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, renovasi sekolah tersebut dilaksanakan di lima wilayah administrasi Jakarta dengan total anggaran Rp876,7 miliar.
