- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai positif usulan konsep perluasan wilayah ibukota atau The Greater Jakarta. Konsep itu dianggap jauh lebih praktis dan masuk akal bila dibandingkan pemindahan ibukota.
"Secara administratif 'The Greater Jakarta' lebih mudah dan murah," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, di Jakarta, Kamis 13 Januari 2011.
Menurut dia, konsep 'The Greater Jakarta' tidak berbeda dengan konsep Jakarta Megapolitan yang sempat diusulkan dewan, yakni pengelolaan tata ruang daerah-daerah satelit ibukota yang akan diintegrasi.
"Nantinya dengan konsep The Greater Jakarta atau Jakarta Megapolitan, pengelolaannya bisa terintegrasi dengan baik," ungkapnya.
Ditambahkan konsep itu akan meminimalisir jumlah penduduk ibukota yang saat ini menjadi masalah krusial di Jakarta. Dengan perluasan wilayah ini diyakini dapat menjadi solusi kepadatan penduduk di Jakarta.
"Saat ini dalam 1 kilometer per segi, dihuni 14 ribu jiwa. Ini artinya Jakarta sudah sangat padat, dengan penambahan wilayah kepadatan Jakarta bisa diurai nantinya," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, hingga kini masih menunggu perkembangan konsep yang diajukan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka tersebut.
Dikatakannya, perluasan wilayah Jakarta menjadi hal sangat penting. Sayangnya, Jakarta belum memiliki konsep megapolitan yang jelas.
"Sampai saat ini belum ada konsep megapolitan yang jelas. Yang ada konsep soal tata ruang Jabodetabekjur. Tapi kita lihat bedanya nanti," ungkapnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima konsep mengenai wacana pengembangan Ibukota Jakarta yang kemudian disebut "The Greater Jakarta".
Di dalam konsep itu, Presiden berharap agar wilayah Jakarta dikembangkan lebih luas. Beberapa daerah di sekitar Jakarta bisa diintegrasikan, seperti Sukabumi, Cirebon, dan Purwakarta.
Istilah "Greater Jakarta" ini mengingatkan pada istilah "Greater Kuala Lumpur" di Malaysia. Malaysia telah meletakkan pembangunan Ibukotanya, Kuala Lumpur, beserta kota-kota di sekelilingnya dalam Program Transformasi Ekonomi sampai 2020.
Malaysia meletakkan pembangunan Kuala Lumpur dan sekitarnya ini dalam Bab 5 Program Transformasi Ekonomi yang diluncurkan akhir Oktober 2010. Di paragraf pertama, langsung disebutkan, "semua negara besar memiliki kota ikon yang juga menjadi pilar pertumbuhan ekonomi. Inggris memiliki London, Amerika Serikat punya New York, China punya Bejing dan Shanghai dan Jepang punya Tokyo."
Wilayah Malaysia ini terdiri dari 10 wilayah administrasi termasuk Ibukota Kuala Lumpur sendiri. Mereka adalah Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Petaling Jaya, Klang, Kajang, Subang Jaya, Selayang, Ampang Jaya dan Sepang.
Gabungan populasi 10 wilayah ini diperkirakan 6 juta jiwa, menghasilkan RM263 miliar untuk Pendapatan Domestik Bruto Malaysia. Artinya, 20 persen populasi Malaysia menyumbang 30 persen PDB. (adi)
Top News: AHY Wanti-wanti Prabowo, Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum
Simak sejumlah artikel yang masuk deretan terpopuler dalam kanal News VIVA sepanjang Kamis, 25 April 2024. Salah satunya soal pertemuan Prabowo dengan Cak Imin.
