- ANTARA/Paramayuda
VIVAnews - Penurunan permukaan tanah atau land subsidence di Jakarta akan tetap terjadi hingga 15 tahun ke depan, meski pengambilan air tanah dihentikan. Selama kurun waktu tersebut, tanah di Jakarta diprediksi bakal drop hingga 6,6 meter pada 2030. Demikian diungkapkan konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), dalam 'Workshop Draft Atlas' di Jakarta, Selasa, 1 Februari 2011.
Pada periode 1974-2010, JCDS menemukan adanya penurunan permukaan tanah hingga 4,1 meter, di wilayah Muara Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Wilayah lain seperti Cengkareng Barat mengalami penurunan 2,5 meter, Daan Mogot 1,97 meter, Ancol 1,88 meter (titik pantau di area wisata Ancol), Cempaka Mas 1,5 meter, Cikini 0,80 meter, dan Cibubur 0,25 meter.
Dijelaskan dalam penelitian itu, untuk menghentikan subsidence butuh waktu yang panjang. Dicontohkan, di Osaka, Jepang, penurunan permukaan tanah bisa direm dengan melarang dan menyetop penggunaan air tanah. Hal yang sama juga dilakukan di Amerika Serikat.
Penelitian JCDS bersama Miami University mendapati fakta bahwa land subsidence terjadi di Pulau Jawa, khususnya di beberapa kawasan seperti Bandung, Cirebon, Cikarang, Semarang, dan Sidoarjo. Mayoritas, gejala ini terjadi di kawasan industri, karena pabrik-pabrik banyak menggunakan air tanah.
Selama kurun waktu 1974-1982, land subsidence belum terjadi begitu signifikan seperti saat ini, karena ketika itu penggunaan air tanah tidak setinggi sekarang dan bangunan juga masih relatif sedikit. Pada 1982-1991, tanah Jakarta mulai mengalami penurunan, dan pada 1991-2010 kondisi itu makin meluas dan memburuk.
Hasil pemetaan dan pengamatan pantai Jakarta yang dilakukan JCDS ini akan dijadikan rujukan pembangunan tanggul laut raksasa untuk mengatasi banjir dan menghindarkan Ibukota dari ancaman tenggelam pada 2025 nanti. (kd)
Jaringan Mubaligh Muda Indonesia Apresiasi Silaturahmi Rosan ke Megawati
Koordinator nasional JAMMI yakni Irfaan Sanoesi ini mengungkapkan bahwa silaturahmi Rosan sebagai adanya penanda baik guna merajut rekonsiliasi nasional pasca pemilu 2024
