- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pembatasan penggunaan kendaraan akan diterapkan Kepolisian Daerah Metro Jaya, melalui pengaturan warna kendaraan, terang dan gelap.
Hal ini akan menjadi kebijakan alternatif di tengah ketidakjelasan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.
"Memang ini salah satu kebijakan radikal untuk mengentaskan kemacetan. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui warna atau pemberlakuan nomor ganjil genap," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, Senin 7 Februari 2011.
Menurut Royke, seluruh teori yang diterapkan pemerintah kenyataannya sampai kini belum ada yang terealisasi. Sebagai contoh pembatasan penggunaan kendaraan melalui jalan berbayar tadi.
Meski telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009, tapi pada kenyataannya kebijakan tersebut masih belum bisa diterapkan lantaran masih terganjal payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP).
"Penanganan kemacetan tidak bisa ditunda lagi terlebih setiap harinya pertambahan kendaraan terus terjadi," ucapnya.
Diperlukan gerakan moral dari masyarakat soal pembatasan kendaraan pribadi dan ketegasan dari petugas. Diantaranya dengan melakukan penegakan hukum secara konsisten, dan melakukan pengawasan di lapangan secara terus menerus.
Penambahan kendaraan di Jakarta setiap harinya mencapai 1.172 unit. Dengan rincian 186 unit kendaraan roda empat dan 986 unit kendaraan roda dua. Sementara total kendaraan di Jakarta mencapai 6,7 juta unit yakni 2,4 juta unit roda empat dan 4,3 juta unit roda dua.
Kejuaraan Golf Internasional, Pj Gubernur Sumut Optimis Jadi Ajang Pembinaan Atlet
Kejuaraan North Sumatera Amateur Open (NSAO) 2024, kembali digelar oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Sumut. Peserta berasal dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina,
