- VIVAnews/Maryadie
VIVAnews - Proyek tanggul raksasa di Teluk Jakarta akan membutuhkan biaya hingga ratusan triliun rupiah. Dana yang tidak sedikit ini dianggap sebanding, demi mencegah Jakarta tenggelam.
"Dana itu akan diperoleh melalui pendekatan proyek kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta," kata peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, kepada VIVAnews.com di Jakarta.
ITB merupakan salah satu anggota konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), konsorsium yang dibentuk Pemerintah DKI Jakarta, Belanda dan Pemerintah Pusat untuk membangun tanggul raksasa.
Heri menjelaskan, kerja sama ini akan dijalin melalui penyediaan infrastruktur dengan menggunakan perjanjian kerja sama (PKS) atau izin pengusahaan yang ditetapkan melalui pelelangan umum. "Nanti kerja sama dengan pihak swasta, mereka beli kavling, seperti akan reklamasi pantai saja. Nanti dihubungkan jadi bendungan," ujar Heri Andreas.
Swasta akan dilibatkan juga dalam penyediaan infrastruktur yang tujuannya meliputi penyediaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur serta pengelolaan. "Selain itu pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan manfaat bendungan," katanya.
Dalam konsepnya, kerja sama ini juga memiliki kegunaan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat. Dalam melaksanakan pendekatan proyek kerja sama dengan badan usaha swasta ini, ada beberapa syarat yang harus dilakukan.
Di antaranya adalah, setiap proyek harus disertai dengan pra studi kelayakan, rencana bentuk kerja sama, rencana pembiayaan proyek, dan sumber dananya. Selain itu, dilengkapi juga dengan rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
Proyek kerja sama ini pernah digunakan dalam proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta pada 1995. Namun, karena saat 1997 Indonesia dilanda krisis moneter, maka tidak ada kelanjutanya.
Deputy Representative Bos Witteveen, salah satu perusahaan anggota Konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), Sawarendro, mengatakan sejak Desember 2010 pihaknya sudah menyusun strategi perencanaan pembangunan tanggul laut raksasa. "Kami harap Mei 2011, sudah bisa dibahas dengan Bappenas, Kementerian PU, Dinas PU dan Pemprov DKI," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, pembuatan tanggul raksasa ini mendesak dilakukan. Pemerintah pusat telah meminta DKI merancang sea defence strategy atau strategi pertahanan air laut di sepanjang pantai utara Jakarta.
Dari kajian yang telah dilakukan konsorsium JCDS, lembaga bantuan dari Pemerintah Belanda, menemukan dua faktor yang menyebabkan banjir masih melanda Jakarta. "Kedua faktor itu adalah penurunan permukaan tanah dan peningkatan permukaan air laut," kata Fauzi.
