- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Kritik pedas disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas lambannya pembangunan infrastruktur di ibukota. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengaku pasrah dengan kritikan itu.
Ery tidak mau berkomentar lebih panjang. "Ya, mau bagaimana lagi. Itu wewenang Beliau (Presiden SBY) menilai kinerja kita. Selama ini, kami sudah bekerja, tapi soal pembangunan infrastruktur ini tidak mudah," ujar Ery kepada VIVAnews.com.
Ery menilai, selama ini banyak kendala yang harus dihadapi DKI. Antara lain, keterbatasan dana untuk pembangunan serta banyaknya sengketa tanah yang terjadi. "Banyak masyarakat yang menolak untuk dibebaskan tanahnya, belum lagi yang tidak punya izin. Ini salah satunya yang menghambat pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pembangunan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, M. Tauchid, saat dimintai tanggapan mengenai kritik pedas Presiden, enggan berkomentar. Begitu pula dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
Terkait kritik SBY, dua partai besar telah menarik dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan Gani, Foke sudah tidak layak didukung karena memiliki kinerja yang buruk.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, juga memastikan ikut menarik dukungan. Foke dinilai tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Foke juga dianggap tidak mampu berkoordinasi dengan baik dengan instansi terkait sehingga malah banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Saat memimpin Rapat Kerja Pemerintah dan Gubernur di Istana Bogor, Senin pagi, 21 Februari 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik sejumlah program pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan karena tidak disiapkan dengan baik.
Presiden antara lain mengritik komitmen pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta yang hingga kini masih mampet. Itu juga disinyalir terjadi di beberapa daerah.
"Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, seperti membangun infrastruktur di DKI. Semuanya pepesan kosong. Transportasi tidak jalan. Barangkali di daerah juga begitu," kata SBY. (adi)
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
