- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pelaksanaan program Pola Transportasi Makro (PTM) yang diusung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap tidak konsisten. Masalah kemacetan tidak mudah diatasi secara sederhana dengan hanya dengan menambah jaring jalan dan membatasi kendaraan dengan membebani pajak besar kepada masyarakat.
Menurut anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono, pelaksanaan PTM lima tahun terakhir dinilai tak berhasil. Karena program itu tidak mampu membangun infrastruktur secara terarah, efisien dan tepat sasaran.
"PTM itu tadi ada kesalahan fatal, tata ruang tidak mampu dikendalikan. Kita seharusnya tidak sekedar fokus pada infrastruktur transportasi di jalan utama saja, tapi dari hulu ke hilir," ujar Nusyirwan kepada VIVAnews.com.
Sementara itu, Direktur Instrans sekaligus pengamat transportasi, Darmaningtyas tak setuju dengan upaya Pemprov DKI yang memilih solusi kemacetan dengan membangun jaring jalan. Optimalisasi jejaring jalan menurutnya lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah krusial ibukota ini.
"30 persen jaring jalan kita tidak optimal karena difungsikan untuk parkir on street, kaki lima, terminal. Kalau optimal pasti lancar. Lihat saja, dari Kota sampai Lebaknulus macet karena badan jalan digunakan untuk parkir on street," ungkapnya.
Dijelaskan Darmaningtyas, kini kawasan Casablanca menjadi salah satu titik krusial kemacetan Jakarta akibat pembangunan flyover. Dan kemacetan ini menjalar hingga ke jalan protokol di Gatot Subroto. "Itu bukti menambah jalan tidak akan menyelesaikan kemacetan. Makin ditambah jalan baru, maka akan memacu pertumbuhan kendaraan," tegasnya.
Dia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta segera menertibkan parkir on street yang memakan bahu jalan, dan membangun gedung parkir off street. "Dari pada bangun mal lebih baik bangun tempat parkir. Masalahnya tidak ada yang mau mulai," sesalnya. (adi)
Merinding, Isi Pesan Terakhir Raja Aibon ke Pasukan Tengkorak Sebelum Tinggalkan Kostrad TNI
Raja Aibon tak akan pernah mati.
