Disebut Anggaran Jalan Minim, DPRD DKI Protes
- bataviabusway.com
VIVAnews – Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, menyatakan kerusakan jalan tak dapat diperbaiki seluruhnya tahun ini. Alasannya, karena dana sebesar Rp13 miliar yang telah dianggarkan untuk itu, dinilai tak mencukupi.
“Kalau bicara anggaran memang selalu kurang. Setiap kami ajukan anggaran, selalu tidak terpenuhi,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo di Jakarta, Selasa, 3 Mei 2011.
Lalu, Ery membandingkan ketersediaan anggaran perbaikan jalan tahun ini dengan tahun 2010 lalu yang mencapai sebesar Rp80 miliar. “Tapi kami memaklumi (kurangnya anggaran). Memang tidak bisa dipenuhi seluruhnya karena kita juga menyadari bidang lain pun butuh anggaran yang tidak sedikit," katanya.
Jalan rusak di Jakarta mencapai ratusan titik yang tersebar di lima wilayah. Di Jakarta Selatan tercatat 131 ruas jalan rusak atau kurang lebih seluas 70 ribu meter persegi jalan yang perlu perbaikan.
Sementara di Jakarta Utara terdapat 26 ruas jalan rusak dan tidak memenuhi standar sehingga harus dibeton. Sementara di Jakarta Pusat, tercatat 588 ruas jalan rusak.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana Syaugie, tak setuju dengan alasan Dinas PU DKI yang mengatakan anggaran tak mencukupi sehingga tak mampu memperbaiki jalan rusak dengan optimal.
"Anggarannya ada. Malah kita sediakan juga anggaran perbaikan sewaktu-waktu. Artinya, jika ada kerusakan jalan yang harus ditangani sesegera mungkin, maka tidak menggunakan anggaran yang ada, tapi anggaran cadangan," kata dia.
Menurut Rois, saat ini telah memasuki bulan ke lima penggunaan APBD DKI 2011, itu artinya seluruh anggaran itu sudah harus diserap. Rois menampik terkait jumlah anggaran yang turun, bukanlah kesalahan pihaknya, melainkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menganggarkan masalah jalan dengan jumlah yang sudah ditentukan.
"Selama ini anggaran untuk menangani masalah jalan rusak ini tidak pernah dibatasi DPRD. Untuk anggaran jalan ini tidak ada perubahan. Kalau pun kurang, seharusnya Dinas PU kerjakan dulu anggaran yang ada, tapi sampai sekarang masih banyak jalan rusak dan berlubang,” katanya.
Sjafrie Pimpin Penertiban Tambang Emas Ilegal di Nabire, Satgas PKH Cabut IUP dan Siapkan Antam jadi Operator
Menhan Sjafrie memimpin penertiban tambang emas seluas 275,36 hektare di Nabire, Papua Tengah. IUP PT Kristalin Eka Lestari dicabut, Antam disiapkan mengelola tambang.
