- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Organda dan Pelindo untuk membuat Kebijakan Pembatasan Truk menjadi permanen. Namun, kebijakan itu harus menunggu restu pemerintah pusat.
"Sudah disepakati oleh Dishub dengan pihak yang sebelumnya kontra dengan kebijakan itu. Saat ini tinggal menunggu kesepakatan dari Pemerintah Pusat,” ujar Udar usai menghadiri temu unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta yang bertajuk 'Apa Kabar 17 Langkah Penyelesaian Kemacetan Kota Jakarta' di Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.
Ia menegaskan kebijakan pembatasan truk merupakan salah satu Renaksi (Rencana Aksi) dari langkah Pembatasan kendaraan bermotor yang merupakan satu dari 17 langkah penyelesaian kemacetan kota Jakarta yang diintruksikan oleh Wakil Presiden RI Boediono.
Oleh karena itu, dirinya sempat menyesali adanya pihak yang menyulitkan kebijakan itu untuk dipermanenkan. "Kebijakan itu hasil kesepakatan dimana adanya aturan pembatasan kendaraan bermotor dalam hal ini kendaraan angkutan barang dimalam hari," jelasnya.
Udar pun membatah jika dikatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal untuk menjalankan 17 langkah tersebut. "Memang belum semuanya maksimal, tapi bukan berarti tidak ada kemajuan dan berjalan di tempat. Pembatasan truk salah satu bukti kongkritnya," tegas dia.
Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, membantah Kebijakan Pembatasan Truk sebagai salah satu Renaksi (rencana aksi) yang dihasilkan pada bulan Oktober 2010. Ia menilai kebijakan tersebut bersifat adhoc atau sementara.
"Kebijakan itu hanya sementara dan tidak perlu untuk dipermanenkan karena ada yang mendapat kerugian dari kebijakan itu. Kebijakan itu tidak sesuai dengan instruksi Wakil Presiden Boediono," jelas Kuntoro.
Pencalonan Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi: Jangankan Maju, Mundur Saja Siap
Soal Pencalonan Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi : Jangankan Maju, Mundur Saja Siap
