VIVAnews - Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tidak khusus menyebutkan Jakarta sebagai lokasi penerapannya. Tapi mengatur tentang kriteria kondisi daerah yang dapat menerapkan salah satu sistem yang ada di dalamnya.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, yang dihubungi VIVAnews.com menjelaskan, PP no 32 tahun 2011 itu sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juni 2011 lalu.
Peraturan peemrintah tersebut antara lain mengatur electronic road pricing atau ERP, mulai dari rencana pengelolaan, pengaturan, perawatan, dan fasilitas jalan. Pengaturan lain mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas dan pengendalian pergerakan lalu lintas.
Sedangkan kriteria daerah yang dapat menerapkan ERP antara lain bila telah memenuhi syarat terkait perbandingan volume kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan angkutan umum dengan lingkungan.
"Tidak disebutkan detail hanya untuk Jakarta, tapi disebut mengenai kriteria kondisi daerah yang harus diterapkan ERP," ujar Bambang, Jumat 24 Juni 2011.
Peratuan tersebut tidak hanya untuk ERP, tapi bagaimana cara mengatasi kemacaetan lalu lintas dengan pembatasaan kendaraan per orang, kendaraan barang, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, dan kendaraan tidak bermotor.
"Ini untuk kawasan tertentu, pada waktu dan jalan tertentu, termasuk pembatasan ruang parkir," kata Ervan lagi.
Putri Anne Blak-blakan Belum Bisa Move On dari Arya Saloka?
Putri Anne mendapat pertanyaan dari pengguna instagram tentang tips untuk bisa move on.
