- Antara/ Saptono
VIVAnews - Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi warga Jakarta akan segera diterbitkan. Jenis kartu identitas ini akan berlaku secara nasional dan menghilangkan adanya penggunaan identitas ganda maupun palsu.
E-KTP akan diluncurkan secara serentak pada Agustus 2011. Dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, ada 7,3 juta warga Jakarta yang wajib memiliki kartu identitas.
Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea, proses pendataan masih dilakukan, dan membutuhkan waktu hingga 3 bulan sejak waktu pendataan diberlakukan.
"Secara keseluruhan mungkin akan memakan waktu 3-4 bulan, tapi untuk pendataan perorangan sampai terbitnya E-KTP mungkin akan memakan waktu 1-2 minggu," ujar Purba di Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Terkait program E-KTP yang digagas Kementerian Dalam Negeri ini, Dinas Kependudukan DKI Jakarta diberikan tugas untuk menginput data seluruh penduduk DKI. Data itu akan terintegrasi secara online ke pusat dan diolah langsung di tempat yang sama.
Nantinya, masyarakat diminta untuk menginput data diri dengan alat yang telah tersedia di kelurahan. Kemudian database akan diolah dan terintegrasi secara nasional. Setelah semua proses selesai, E-KTP akan diserahkan kembali ke kelurahan dan warga sudah dapat mengambilnya.
Pemberlakuan E-KTP, diharapkan dapat mencegah terjadinya penggandaan kartu identitas. Selain itu, E-KTP mengantisipasi pendatang gelap sebagai tindak lanjut pencegahan aksi terorisme.
"Kalau sistem ini berhasil tentunya biodata penduduk lebih aman dengan adanya sidik jari, dan itu bisa mendukung peningkatan keamanan untuk mencegah terorisme," ungkapnya.
Namun, ketika ditanya mengenai jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk proses pendataan, Purba menolak menjelaskannya lebih lanjut.
"Yang jelas, tidak akan terlalu banyak karena seluruh pengadaan alat menjadi tanggung jawab pusat. Anggarannya baru diajukan dalam APBD perubahan, tidak besar, paling cuma honorarium untuk operator," terangnya.
Purba memperkirakan nantinya ada 700 perangkat, dan untuk mengoperasikannya butuh dua operator. Setiap harinya, alat itu bisa menginput data hingga 150 orang. (eh)
Gibran Akui Ada Pembicaraan soal Kemungkinan Koalisi dengan PDIP
Wali Kota Surakarta yang juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut ada pembicaraan soal kemungkinan koalisi dengan PDIP pada pemerintahan ke depan.
