Hari Ketiga Commuter Line Tetap Menuai Kritik

Uji Coba Kereta KRL Commuter Line
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVAnews - PT Kereta Api Indonesia sejak 2 Juli 2011 kemarin resmi memberlakukan pola operasi tunggal KRL Jabodetabek. Namun kebijakan yang mengharuskan seluruh rangkaian kereta berhenti di setiap stasiun itu menuai kritik. Dewan Transportasi Kota Jakarta menilai penerapan pola baru itu terburu-buru dan tidak matang.

"Baik regulator maupun operator sebenarnya tidak siap," ujar Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Senin 4 Juli 2011

Pelaku Ditangkap, Begini Modus Sopir Taksi Online Todong Penumpang Rp 100 Juta

Menurut dia, ketidaksiapan ini membuat pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal. Meski uji coba sudah dilakukan selama tiga kali, namun hingga hari ini ketidaknyamanan masih dirasakan penumpang. Seperti keterlambatan dan kereta terlalu penuh.

Sebagaimana diketahui, dengan berlakunya operasi tunggal, maka PT KAI hanya menjalankan KRL Ekonomi dan Commuter Line, yang semuanya berhenti di setiap stasiun.

Tigor menduga kebijakan dibuat hanya supaya kinerja mereka dilihat. Sehingga baik PT KAI maupun PT KAI Commuter Jabodetabek  membuat kebijakan tanpa mengetahui dampaknya.

Viral Jambret Bawa Kabur Mobil Patroli Polisi di Jaksel, Begini Kronologinya

DTKJ pun berharap kebijakan itu distatus quo-kan terlebih dahulu, lalu dilakukan pengkajian kembali bersama para stake holder, seperti penumpang dan Pemprov setempat.

Tigor menilai, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah dilibatkan dalam membuat kebijakan transportasi kereta api. Padahal, lanjut dia, transportasi kereta api ini dibuat untuk kebutuhan penumpang di Jakarta dan sekitarnya.

"Selama ini baik PT KAI maupun PT KCJ memang tidak pernah duduk bersama. Padahal kalau dilibatkan, pemprov bisa banyak membantu dalam banyak hal. Idealnya memang ada komunikasi antar PT KAI atau PT KCJ dan Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian kebijakan bisa lebih maksimal dijalankan," ungkapnya.

Tigor menyontohkan, pemprov dapat melakukan upaya dalam mengintegrasikan kereta api dengan transportasi publik.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin,  melihat selama ini ada ego sektoral antara PT KAI dan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga kebijakan mengatasi masalah perkeretaapian tidak maksimal.

"Perkiraan saya, ini masalah ego sektoral dan motif otoritas pusat yang terganggu, termasuk adanya pembagian bisnis yang tergerus. Pasalnya PT KAI adalah perseroan terbatas yang punya motif bisnis yang kuat. Sehingga kepentingan otoritas dan bisnis lebih utama dibandingkan kemaslahatan umum," terangnya.

Menurut politisi PKS ini, seandainya PT KAI mau berkoordinasi dengan Pemprov DKI maka masalah kemacetan dan minimnya transportasi publik di Jakarta bisa dapat teratasi.

"Padahal Jakarta sangat membutuhkan loop line, bahkan sudah masuk dalam rekomendasi 17 langkah mengatasi transportasi yang dikeluarkan wakil presiden," tuturnya.

Untuk itu, Selamat menilai perlu inisiatif dari wakil presiden untuk menyelesaikan masalah, minimal menteri perkonomian mengumpulkan semua pihak dalam mengambil keputusan bersama. Serta melakukan evaluasi secara berkesinambungan. "Karena ini masalah Ibu kota negara," terang dia. (umi)

Penyelundupan Pil Koplo di Lapas Yogyakarta (dok istimewa)

Pengunjung Coba Kelabui Petugas Lapas Yogyakarta Simpan Pil Koplo di Betis, Malah Ketahuan

Petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta menggagalkan dua kali penyelundupan pil koplo dari pengunjung kepada warga binaan, salah satunya bermodus menyembunyikan pil di betis.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024