- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Kantor Imigrasi Kota Bekasi yang digadang-gadang bakal mengurangi penumpukan pengurusan dokumen bepergian ke luar negeri di Karawang dan Jakarta, hingga saat ini belum kunjung beroperasi. Padahal semula, kantor tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2011.
"Kami belum siap jika membuka pelayanan sekarang. Gedungnya memang sudah selesai direnovasi," kata Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas III Kota Bekasi Heru Santosa, di Bekasi, Jawa Barat, Senin.
Heru beralasan, penundaan pengoperasian kantor imigrasi Kota Bekasi tersebut dikarenakan saat ini kantor yang baru selesai direnovasi tersebut belum memiliki pasokan listrik yang memadai.
Kondisi semakin diperparah dengan belum keluarnya surat keputusan penunjukan 25 staf yang akan bertugas melayani kebutuhan masyarakat di kantor tersebut. Selain itu, anggaran belanja perkantoran kantor juga sampai saat ini belum cair.
“Sementara belum operasi, pengurusan dokumen keimigrasian dapat dilakukan di Jakarta Timur atau Karawang seperti biasanya. Kami usahakan sebelum masuk bulan Ramadan sudah mulai membuka layanan,” katanya.
Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, penambahan pasokan daya listrik di gedung Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi. Sebab, kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas III terlepas dari struktur pemerintahan kota.
"Kelembagaannya kan vertikal, jadi pendanaannya tidak bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi," kata Rahmat.
Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi yang dulunya digunakan sebagai gedung Sekretariat Pengurus Cabang PSSI Kota Bekasi, tercatat hanya memiliki daya listrik sebesar 1.200 watt. Sementara kebutuhan daya minimal untuk mendukung operasional kantor ialah 3.000 watt.
Mengenai hal itu, Rahmat menegaskan bahwa gedung tersebut dipinjamkan pemerintah kota untuk dipergunakan selama jangka waktu tertentu. Seraya menambahkan untuk persoalan pendanaan operasional serta penambahan fasilitas pendukung lainnya, sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Imigrasi selaku pengguna.
Lebih lanjut, Rahmat menilai, kekecewaan warga kerena belum beroperasinya kantor imigrasi Kota Bekasu merupakan hal yang wajar. Apalagi sempat muncul harapan layanan perdananya diperuntukkan bagi pembuatan paspor calon haji yang merupakan warga Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
"Ya memang disayangkan, mengingat sudah bertahun-tahun warga Kota Bekasi mendambakan adanya Kantor Imigrasi sendiri di kotanya. Tapi daripada pembukaannya dipaksakan hingga membuat pelayanan tak maksimal, lebih baik tunggu sampai semua siap saja, baru beroperasi," pungkasnya.(Laporan: Erik Hamzah | Bekasi, umi)
Menkes Ungkap Alasan Tingkat Stunting Indonesia Baru Turun 0,1 Persen
Menteri Kesehatan mengungkapkan alasan di balik angka prevalensi stunting di Indonesia baru turun 0,1 persen, dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023.
