- Budi Satria (antv)
VIVAnews - Bentrok yang kerap terjadi antara warga Manggarai dan Menteng Tenggulun menjadi keprihatinan semua pihak. Pemerintah DKI Jakarta dan sejumlah elemen tokoh masyarakat sepakat untuk mencari jalan tengah mengatasi konflik yang kerap terjadi.
Sekitar 150 orang berkumpul di Kantor Kelurahan Menteng sejak pukul 19.30 dan berakhir pukul 22.30 untuk menyepakati beberapa hal termasuk penyelesaian konflik antar warga.
"Semua sepakat damai, Camat, Kapolsek Setia Budi dan Menteng, Kasat Binmas dari Polres, Lurah, Warga, dari 2 kubu," ungkap Kapolsek Setia Budi Kompol Aries Syahbudin di Jakarta, Senin, 4 Juli 2011.
Menurut Aries, pertemuan malam tadi menghasilkan kesepakatan yakni agar kedua warga saling menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Kedua pihak juga berjanji berusaha menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kita di sini upayakan perdamaian, dan jelas semua warga membenci tawuran. Semua warga sepakat berdamai. Baik Menteng Tenggulun atau Manggarai," ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah DKI meminta kepada RT dan RW kedua belah pihak untuk mendata warga yang terlibat dalam aksi pertikaian beberapa hari yang lalu.
"Kami diminta mendata anak-anak yang terlibat, untuk dilakukan pembinaan. Sebenarnya kami mensinyalir orang luar pendatang yang menyulut provokasi," Kata RW 10 Menteng Tenggulun Alimin saat ditemui di lokasi.
Pantauan Vivanews, Polisi masih melakukan penjagaan dan patroli di sekitar tempat kejadian perkara Jembatan Ciliwung, Menteng, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. "Untuk antisipasi, kita Patroli masih banyak anggota yang berjaga disekitar lokasi," imbuh Kapolsek.
Seperti diketahui, dalam tiga hari terakhir, tawuran di Pasar Rumput kerap terjadi. Tawuran itu melibatkan kelompok warga Pasar Rumput dan Manggarai, Jakarta Selatan, dengan warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Akibat aksi tawuran ini, sejumlah fasilitas sosial seperti shelter Transjakarta rusak. Tawuran juga menyebabkan sejumlah korban luka. (umi)
Sebut MK Bisa Anulir Hasil Pilpres 2024, Guru Besar IPDN Beberkan Alasannya
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan menyebutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menganulir hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
