- Purnomo Siswanto | Surabaya Post
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran hingga Rp3,25 triliun dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011. Itu artinya jika disetujui, APBD DKI Jakarta 2011 akan meningkat sekitar 11,40 persen menjadi Rp 31,76 triliun dibanding penetapan APBD 2011 sebesar Rp 28,51 triliun.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan mengatakan, usulan penambahan itu berdasarkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD. Yaitu keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Selain itu, adanya keadaan yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
"Hari ini kami menyampaikan sosialisasi rancangan Perda Perubahan APBD 2011 sebelum usulan ini disampaikan Gubernur DKI kepada DPRD DKI pada Kamis, 7 Juli mendatang," ujar Fadjar dalam jumpa pers di ruang rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 6 Juli 2011.
Dalam paparannya, Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Sukri Bei mengatakan peningkatan sebesar Rp3,25 triliun itu bersumber dari pendapatan daerah sebesar Rp770 miliar seperti dari pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah diperoleh terutama dari bea balik nama kendaraan bermotor dan restoran sedangkan retribusi daerah, berasal dari jenis ijin tertentu.
Peningkatan anggaran perubahan itu juga bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun lalu sebesar Rp2,48 triliun. "Namun, ada juga yang berkurang, yakni dana perimbangan sebesar Rp289 miliar. Dana ini yang kami dapat dari pemerintah pusat berupa PBB dan PPh," katanya.
Jika tahun lalu Pemprov DKI berhasil menyerap 82 persen dari total APBD 2010, pada 2011 ini Sukri mengaku optimis dalam kondisi normal dapat mencapai penyerapan 80 persen. "APBD sekarang plus 3 persen. Dalam kondisi normal kami prediksi 80 persen tercapai. Target kita tentu semaksimal mungkin," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Program Pembiayaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI Jakarta, Yurianto menjelaskan anggaran perubahan ini akan diprioritaskan untuk beberapa program Pemprov DKI.
Pertama, untuk program pengendalian banjir akan difokuskan pada pembebasan lahan Banjir Kanal Timur (BKT), pembebasan lahan waduk Marunda, pembangunan pompa air Teratai dan rumah apung."Pembebasan lahan juga akan dilakukan terkait pembangunan koridor stasiun Mass Rapid Transit di Lebak Bulus," terangnya.
Program lainnya terkait transportasi juga termasuk pada lanjutan pembangunan terminal bus Pulogebang, pengadaan armada busway, pemeliharaan berkala jalan DKI dengan betonisasi, pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang dan Antasari-Blok M.
DKI juga mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam perubahan APBD 2011, yakni dilakukan dengan cara melakukan pembebasan lahan SPBU, pembebasan lahan TPU Rorotan dan Jagakarsa, serta penghijauan pemakaman.
"Anggaran juga akan dikeluarkan untuk penerapan E-KTP, seperti pengadaan beberapa perangkat dan ada beberapa hal untuk kualitas pelayanan terpadu satu pintu serta pembangunan gedung DPRD DKI dan Balai Kota DKI untuk program greenbuilding," ungkapnya. (eh)
Followers TikToker Gali Loss Melejit Buntut Konten Hewan Ngaji, Polisi: Dia Tak Berpikir Panjang
TikTokers Galih Loss ditangkap polisi buntut kontennya yang diduga menistakan agama Islam. Ia terancam 6 tahun penjara
