- ANTARA FOTO/Ujang Zaelani
VIVAnews - Sekitar 200 anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Aksi yang diikuti ibu rumah tangga dan anak-anak ini digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 15 Juli 2011.
Aksi yang diikuti dengan berdoa bersama ini berlangsung tertib dengan pengawalan beberapa petugas kepolisian. Sementara arus lalu lintas padat merayap.
Menurut juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, pemberlakuan UU ini akan semakin memberatkan kehidupan ekonomi rakyat. Menurut Ismail, masyarakat akan menjadi obyek pemalakan dan penipuan dengan kedok jaminan sosial sehingga rakyat yang sudah menderita akan menjadi semakin sengsara.
"Ini sama saja pemerasan terhadap rakyat karena membebankan tanggung jawab negara kepada rakyat," kata Ismail Yusanto. Dia menilai, Undang-Undang ini juga telah memposisikan hak sosial rakyat berubah menjadi komoditas bisnis.
"Bahkan dengan sengaja telah membuat aturan untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi keuntungan asuransi," ungkap Ismail.
Selain itu, Undang-undang SJSN secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat serta mengubah jaminan sosial menjadi asuransi sosial. "Itu artinya rakyat harus melindungi dirinya sendiri," ungkap Ismail.
Sementara itu, koordinator aksi HTI, Rahmat S Labib menyatakan jika Undang-Undang itu disahkan, tentu sangat berbahaya. Mengapa bahaya? Itu artinya negara telah mempertaruhkan nasib jutaan rakyatnya kepada kuasa pasar. (eh)
Health Ministry Warns Dengue Fever to Bali Tourists
The Health Ministry has issued an early warning asking local and foreign tourists to remain alert against dengue hemorrhagic fever (DHF), which is on the rise in Bali.
