- Antara/ Saptono
VIVAnews - Mulai 1 Agustus 2011 warga Jakarta akan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea, keunggulan dari e-KTP ini adalah untuk menjaga otentifikasi data penduduk, menertibkan administrasi kependudukan dan akurasi jumlah penduduk.
"Dengan peralatan yang digunakan dalam pembuatan, maka e-KTP yang akan kami terapkan dipastikan antikloning dan tidak dapat ditiru," ujar Purba di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.
Menurut Purba, e-KTP akan digunakan oleh lebih dari 7 juta wajib KTP di Jakarta. Dalam e-KTP terkandung bagian pengaman yang tak dimiliki orang lain seperti chip, termasuk sidik jari, tanda tangan, pas foto serta nomor induk kependudukan (NIK) si pemilik. Sehingga diharapkan tak ada peniruan atau pemalsuan yang menyebabkan KTP ganda.
"Dengan sistem ini, yang akan membuat KTP atau identitas ganda akan langsung ditolak, karena secara otomatis sistem akan mengetahui sidik jari," jelas dia.
Purba mengatakan e-KTP memiliki umur teknis selama 10 tahun. Nantinya masing-masing penduduk akan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau single identity number. Kemana pun penduduk ini akan berpindah daerah, hanya satu NIK yang dimiliki sebagai identitasnya.
"NIK ini sudah terintegrasi dalam data base Dirjen Dukcapil Kemendagri," tambahnya.
Untuk proses pembuatannya, Dia menjelaskan, satu orang akan dilayani hanya dalam waktu empat menit dengan menggunakan alat yang dihibahkan Mendagri. Sehingga, tambahnya, dalam satu hari, satu alat akan disebar ke seluruh kelurahan yang ada di Jakarta agar dapat menyelesaikan e-KTP untuk 150 orang. Dalam dua minggu, e-KTP sudah dapat diterima oleh warga.
"Sebagai tanggung jawab, saat ini DKI sudah menyiapkan ruangan untuk penempatan alat, karena setiap alat butuh ruang 2x2 meter. Kami juga sudah merekrut operator, tinggal menunggu bimbingan teknis dari Kemendagri," terangnya.
Selain itu, sebanyak 267 kelurahan yang ada di DKI juga butuh penambahan daya listrik untuk pengoperasian alat. Namun hal itu menurut Purba akan ditanggung oleh Kemendagri. Begitupula dengan sosialisasi, untuk advertorial di televisi akan dilakukan oleh Kemendagri dan sisanya oleh DKI.
"Kami pastikan H-7 alatnya harus sudah ada," jaminnya. (eh)
Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Jadi Peluang Kembangkan Ekonomi Berbasis Laut
Pasangan Prabowo-Gibran bakal memimpin Indonesia periode 2024-2029 setelah MK menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
