- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Sejalan dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2011-2030, Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Dewan Nasional Iklim (DNPI) melakukan perumusan kebijakan dan program pembangunan sektoral dan kewilayahan yang responsif terhadap isu perubahan iklim.
Acara Lokakarya dengan mengambil tema Perubahan Iklim dan Kota Hijau: Dari Konsep Menuju Rencana Aksi pun digelar untuk merespon masalah perubahan iklim serta masalah perkotaan lainnya yang semakin kompleks.
Menanggapi beragam masalah yang terjadi di ibukota, Foke sempat bergurau bahwa harus ada yang berkorban untuk problematika yang dihadapi Jakarta ini.
"Salah satu dari kita harus jadi korban dan Gubernur DKI Jakarta siap jadi korban setiap saat, itu memang tidak ada dalam kontrak, tapi dimarahi media itu sudah biasa bagi saya," kata Fauzi Bowo di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin, 26 September 2011.
Foke, sapaan akrabnya, mengaku berbagai komentar yang masuk kepadanya tentang Jakarta, menggugahnya untuk bekerja lebih keras lagi. Khususnya terkait masalah perubahan iklim yang kini bukan lagi sekedar wacana. Kini gedung Balaikota DKI Jakarta, dikatakan Foke, merupakan Green Building atau gedung hijau pemerintahan pertama yang patut dicontoh oleh gedung-gedung lainnya di ibukota.
"Saya bukan mau membela diri di sini, tapi tadi kan saya bilang kalau mau nyalahin orang salahin saja gubernurnya. Kalau di sini tidak ada yang bilang gubernur bagus, tapi kalau diluar negeri saya dapat pujian," cetusnya.
Dalam kesempatan itu, Foke pun angkat bicara soal kendala dalam RTRW DKI Jakarta 2011-2030. "RTRW ini sebuah dilema besar, karena ini menjamin suatu sistem pembangunan ke depan, ini merupakan proses pembelajaran," kata dia.
Foke mengatakan pada kenyataannya pemahaman stakeholder terkait perencanaan RTRW ini masih sangat bervariasi, sehingga satu sama lain memiliki pendapat yang berbeda.
"Sebagian besar planners paham bahwa planning ini dinamis. Tapi stakeholder lain berpikir beda bahwa harus dipatok. Sehingga perubahan itu akan sulit diadaptasi dan planning itu sendiri jadi ada problem," ungkapnya. (umi)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
