VIVAnews - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi dan Informasi (BRTI) berserta Kemenkominfo masih mandul karena lambat menangani kasus penipuan melalui pesan singkat yang menyedot pulsa konsumen.
"Sebenarnya Menkominfo sudah menangkap kasus ini dari tahun 2010. Ada 101 kasus pengaduan penyedotan pulsa, dari 501 kasus sudah ditangkap Menkominfo," kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Pribadi, saat ditemui di Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu, 8 Oktober 2011.
Tulus mengatakan, dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah mempunyai SK guna pengaturan provider yang ada. Tetapi pada pelaksanaannya Menkominfo belum melakukan. Komitmen untuk melakukan tindakan dan pemberian sanksi belum juga terlaksana hingga kini.
Seharusnya, menurut Tulus, Menkominfo membuat regulasi yang dapat merampingkan jumlah provider di Indonesia dengan cara merger. "Harusnya 12 provider yang ada di Indonesia dengan jumlah pelanggan 155 juta bisa dirampingkan dengan cara merger. "Provider yang kecil-kecil juga merger." katanya.
Tulus membandingkan seperti China yang hanya memiliki tiga provider dengan jumlah pelanggan sebanyak 2 miliar dan India ada tujuh provider dengan jumlah pelanggan 1,5 milyar. "Di Indonesia menunjukkan persaingan yang tidak sehat dengan pasang perang tarif. Menkomifo harus buat merger kepada provider," katanya.
Selain itu, Tulus meminta kepada Menkominfo untuk menciptakan sistem dimana disetiap ponsel harus menolak sms yang berbau penyedotan pulsa atau tindak kejahatan secara otomatis.
"Misalnya seperti fasilitas e-mail yang menolak pesan spam," katanya.
Kondisi Mengenaskan 5 Korban Kebakaran Toko Frame Mampang Jakarta Selatan
"5 korban rata-rata luka bakar ada di kepala, tangan, dan kaki. Setelah kita evakuasi langsung kita larikan ke RSUD Mampang Prapatan," ujar Kompol David Kanitero.
