- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat ada 416 RW kumuh di lima kotamadya dan satu kabupaten administratif DKI Jakarta.
Dibutuhkan tiga tahun untuk melakukan penataan wilayah kumuh Jakarta.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, Agus Subardono menjelaskan, penataan wilayah kumuh dilakukan hingga 2012, dengan program Mohammad Husni Thamrin (MHT) Plus. Melalui penataan ini, 137 RW kumuh telah berubah menjadi kawasan sejahtera. Pada 2012, Pemprov akan menata sebanyak 279 RW kumuh.
"Akan melibatkan dinas-dinas terkait untuk turut serta membangun RW kumuh," kata Agus di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2011.
Keterlibatan dinas lain dalam pembangunan dan penataan RW kumuh dilakukan berdasarkan tiga pilar, perbaikan kampung di bidang fisik, sosial dan ekonomi.
Beberapa dinas yang turut berpartisipasi dalam membangun kampung di RW kumuh ini antara lain Dinas Kebersihan DKI dalam hal pengolahan sampah, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI dalam hal pembangunan jalan lokal atau lingkungan serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI dalam hal pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).
"Program dipimpin walikota masing-masing wilayah. Karena mereka mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan RW kumuh di wilayahnya," katanya.
Dari total jumlah RW kumuh, sebanyak 69 ada di Jakarta Pusat, 98 RW kumuh di Jakarta Utara, 95 RW kumuh di Jakarta Barat, 70 RW kumuh di Jakarta Selatan, 77 RW kumuh di Jakarta Timur, dan 7 RW kumuh di Kepulauan Seribu.
Proyeksi anggaran untuk penataan kawasan kumuh melalui program PNPM sebesar Rp26,5 miliar, dari pemerintah pusat sebesar Rp16,5 miliar dan Pemprov DKI sebesar Rp10 miliar. Sedangkan untuk program MHT plus dialokasikan sebesar Rp82 miliar. (umi)