- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pelarangan kegiatan jamaah Ahmadiyah di Kota Bekasi, Jawa Barat, akan diatur dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Bekasi. Keputusan disusun melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi, yang digelar di Kantor Pemerintahan Kota Bekasi hari ini, Kamis 13 Oktober 2011.
Musyawarah dihadiri sejumlah pimpinan daerah mulai dari pejabat pemerintah hingga perwakilan ormas keagamaan. Mereka datang untuk membicarakan konsep dan menandatangani SK Walikota terkait Pelarangan kegiatan jamaah Ahmadiyah dari berbagai wilayah yang beraktivitas rutin di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
"Dengan SK ini kita dapat leluasa melakukan pelarangan terhadap aktivitas jamaah Ahmadiyah," kata Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Bekasi, Agus Dharma.
Disampaikan Agus, aktivitas jamaah Ahmadiyah berjalan setiap hari Jumat dengan agenda shalat Jumat, dan agenda Taklim pada hari Minggu. Diakui bahwa kegiatan itu telah melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Peraturan Bersama Tiga Menteri.
Sejak Pergub itu diberlakukan pada Maret lalu, pihaknya hanya melakukan tindakan persuasif terhadap keberadaan jamaah Ahmadiyah. "Sejauh ini aktivitas mereka kondusif," ujarnya.
Dikatakan Agus, Muspida Kota Bekasi dari Kejaksaan Negeri, Polresta Bekasi, Pengadilan Negeri, Kodim 0507, sejumlah pimpinan ormas, dan Walikota Bekasi dalam waktu dekat ini akan melakukan penandatanganan SK Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah sebagai upaya untuk meredam terjadinya konflik antar umat beragama. (eh)
Laporan : Erik Hamzah | Bekasi
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
