- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov DKI memberikan alokasi anggaran terhadap penanganan banjir sebesar Rp557 miliar. Termasuk, anggaran pembangunan transportasi Rp2,89 triliun dalam RAPBD DKI 2012.
DPRD DKI menilai alokasi anggaran dua program prioritas tersebut sangat besar. Sehingga, dewan meminta Pemprov DKI lebih serius lagi dalam menangani banjir dan melakukan pembenahan transportasi.
"Untuk meningkatkan upaya penanganan banjir dan pembangunan transportasi, perlu pembentukan badan pengelola Kanal Banjir Timur (KBT) serta perawatan KBT dari limbah sampah domestik," kata Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cinta Mega, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda APBD DKI 2012 di Lemhanas, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2011.
Dalam penanganan banjir, Fraksi Partai Demokrat, mengusulkan untuk mengatasi genangan saat turun hujan, khususnya di 160 titik lokasi genangan air, perlu peningkatan saluran mikro. Yaitu, dengan menyediakan pompa mobile, pengembangan masterplan drainase serta penanganan 78 kawasan secara komprehensif.
“Selain itu, dalam upaya memperbesar fungsi KBT dan Kanal Banjir Barat serta menambah volume sungai yang ada, perlu dilakukan pengerukan terhadap 13 sungai yang mengalir di wilayah DKI serta upaya normalisasi saluran waduk dan situ,” kata Nawawi, anggota Fraksi Partai Demokrat.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Maman Firmansyah, menyatakan Fraksi PPP mendukung program prioritas di bidang pengendalian banjir yang dianggarkan dalam Raperda APBD DKI 2012 sebesar Rp557 miliar. Dana itu digunakan untuk penyelesaian pembebasan lahan kering KBT, pembebasan tanah waduk Marunda dan Waduk Surilang serta normalisasi Kali Mookervart dan Kali Sekretaris.
“Bukan hanya Fraksi PPP, masyarakat juga tampaknya sangat menunggu program ini dapat segera terealisir. Sebab, bila proyek ini rampung diharapkan salah satu momok problema warga Jakarta yaitu banjir, sedikit banyak akan teratasi,” ujar Maman.
Mengingat betapa tingginya ekspektasi terhadap program ini, Fraksi PPP menyarankan, agar semua rencana dan program tersebut dilaksanakan dengan matang dan penuh tanggungjawab. Serta, dilakukan secara berkala dan dievaluasi progresifitas serta efektivitasnya kepada publik.
Hal ini bukan hanya dilakukan saat musim penghujan tiba, tetapi juga pada saat musim kemarau seperti sekarang ini. Sebab, jika program penanganan banjir ini gagal atau tidak tepat sasaran, dapat menimbulkan antipati dari warga Jakarta terhadap Pemprov DKI.
“Terkait program pembangunan bidang transportasi, Fraksi PPP mendukung dan memang seyogyanya Gubernur DKI Jakarta harus berani melakukan terobosan besar. Sepanjang terobosan itu dilakukan dengan perhitungan rasioanal-teknokratis yang matang dan untuk kepentingan masyarakat,” kata Maman.
Dia menilai adanya gelombang kritik, kendala atau rintangan, jangan dianggap sebagai suatu penolakan atau perlawanan dari masyarakat. Melainkan, harus dijadikan sebagai amunisi, vitamin dan cambuk agar program yang sudah direncanakan tersebut terus dilaksanakan, sehingga menghasilkan output seperti yang diharapkan. (umi)
Seluruh Personel AD, AL dan AU Dilarang Pakai iPhone, Bolehnya Samsung
Keputusan tersebut diambil menyusul hasil pertemuan gabungan angkatan darat (AD), laut (AL), dan udara (AU). Namun, untuk HP Android, khususnya Samsung, tetap boleh.
