- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Jakarta berpotensi dilanda banjir besar seperti Bangkok apabila masalah perbaikan hulu tidak segera ditangani. Penanganan banjir secara serius ini tak dapat dipungkiri butuh dukungan pemerintah pusat, apalagi Jakarta sebagai ibukota negara.
"Jakarta juga akan mengalami nasib seperti Bangkok apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis untuk menanganinya," ujar mantan Deputi LIPI Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Jan Sopaheluwakan, di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis 3 November 2011.
Menurut Jan, ada dua macam ancaman banjir yang dapat melanda Jakarta. Pertama, adalah banjir air kiriman dari selatan, dan yang kedua banjir air asin dari utara (banjir rob). Keduanya, lanjut dia, mengepung Jakarta, bahkan diskenariokan puncak banjir akan terjadi pada 2025.
"Sekarang ada ancaman tambahan, banjir di Jakarta itu bisa siang hari tanpa ada hujan, tiba-tiba banjir. Yaitu rob, itu tergantung dari siklus air pasang surut tidak tergantung dengan hujan," kata dia.
Ditambahkan Jan, penurunan muka tanah atau land subsidence di ibukota sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini bahkan memperluas daerah yang terkena banjir.
Pada 2007 lalu, pusat kota seperti daerah Monas dan sekitarnya masih terhindar dari banjir. Namun tidak menutup kemungkinan juga, pada 2025 kawasan tersebut akan terendam.
Dibutuhkan penanganan yang berkelanjutan antara satu gubernur dengan gubernur lainnya di Jakarta. Selain itu, perlu dukungan dari pemerintah pusat dalam menyusun strategi dalam penangannya. Jika pemerintah pusat tidak bisa membangun daerah sekitar Jakarta, maka urbanisasi akan terus terjadi. Hal tersebut akan menambah beban Jakarta.
"Ini bukan masalah Pemda saja. Pemda dan pemerintah pusat bersama-sama menyusun strategi," tegasnya.
Dia menjelaskan, Pemprov DKI sudah memiliki rencana besar, seperti pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall dan reklamasi untuk mengamankan ibukota dari bencana banjir.
"Rencana itu sudah bagus, tinggal dilakukan secara konsisten, perlu ada dialog publik dan sosialisasi," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga perlu mengembalikan daerah-daerah yang dulu merupakan rawa. Sehingga fungsinya sebagai parkir air dapat berguna kembali. Karena saat ini, kawasan rawa yang ada di Jakarta telah berubah menjadi pemukiman warga. (adi)
Geger Seorang Wanita Dilarang Naik Kendaraan Online Gegara Bernama Ini
Seorang wanita mengalami larangan menggunakan layanan Uber hanya karena memiliki nama Swastika Chandra. Ini membuatnya terkejut. Hal ini karena sentimen terhadap NAZI.
