- VIVAnews/Syahrul Ansyari
VIVAnews – Walikota Bogor Diani Budiarto menyatakan tidak takut jika partai-partai politik pendukungnya menarik dukungan politik terhadap dirinya akibat kebijakan yang dikeluarkannya soal pencabutan izin pendirian bangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin.
Menurutnya, kebijakan soal pencabutan izin pendirian bangunan GKI Yasmin sudah sesuai dengan aturan yang ada. “Kita jangan campur adukkan masalah hukum dengan politik. Ini persoalan perizinan. Silakan saja kalau menarik dukungan politik. Kami tak ada masalah,” kata Diani di Kantor MUI, Jakarta, Selasa 15 November 2011.
Diani mengatakan, dirinya tidak meminta pelindungan politik dari siapapun. Dia mengaku hanya berpegang pada pemerintah, khususnya Menkopolhukam dan MUI yang mengatakan, langkah yang diambilnya sudah sesuai dengan yang digariskan.
“Saya bukan orang poltik, saya orang birokrat. Saya tidak peduli politik. 33 tahun saya di pemerintahan Bogor. Saya murni pemerintahan. Saya kenal nafas rakyat Bogor,” ujar Diani. Ia juga menegaskan, tidak khawatir dengan penarikan dukungan politik dari PDIP.
“Tidak ada masalah. Dalam persoalan ini, tidak ada jalan buntu sebetulnya. Kami ada jalan, tapi mereka tidak mau mengikuti,” ucap Diani. Ia mengatakan, dalam hal ini justru jemaat GKI yang tidak mau berdialog dengan Pemerintah Kota Bogor.
“Mereka di tingkat pemerintah daerah saja tidak taat pada saya. Mereka tidak mau berdialog. Mereka ngotot soal putusan MA,” kata Diani. MA sudah memutuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin sah, namun Pemerintah Kota Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja melarang aktivitas ibadah di gereja tersebut. Diani beralasan, IMB sudah dicabut karena ada resistensi dari warga. (eh)
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
PNM hadir pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG).
