- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews – Mahasiswa Lampung yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lampung se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Baharkam (Badan Pemeliharaan Keamanan), Mabes Polri. Mereka menuntut kepolisian menuntaskan kasus Mesuji di Lampung dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
“Kami menuntut Polri menyelesaikan kasus Mesuji, agar permasalahan ini segera diatasi. Apabila ada anggota (polisi) terlibat, harus ditindak,” kata Koordinator Aksi, Anthon Ferdiansyah, dalam orasinya di Mabes Polri, Kamis 22 Desember 2011.
Dalam aksinya, demonstran menuntut pemberhentian Kapolda Lampung dan Kapolres Tulang Bawang, Lampung. Munurut mereka, pejabat-pejabat polisi tersebut telah gagal dalam mengemban tugas dan membela dan melindungi kepentingan rakyat.
“Mabes Polri harus periksa Kapolres dan Kapolda. Kalau perlu, copot mereka. Kami meminta pemimpin yang membela rakyat bukan pelindung kapitalis,” ujar mereka. Demonstran juga membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi berbagai tuntutan dan kecaman mereka.
Tulisan-tulisan di poster yang mereka bawa di antaranya ‘Tutup dan Cabut Hak Izin Usaha PT SWA dan PT Silva Inhutani,’ ‘Tindak Tegas Aparat yang Terlibat Pelanggaran HAM di Mesuji,’ ‘Selesaikan Kasus di Mesuji,’ dan ‘Kami Butuh Peradilan yang Nyata untuk Kasus Mesuji.’
Para mahasiswa Lampung itu mengenakan pakaian berwarna hitam dengan pita merah tersemat di lengan kiri mereka, sebagai simbol duka cita. “Ini bentuk solidaritas kami terhadap korban Mesuji yang sampai sekarang kasusnya terbengkalai. Pita merah menunjukkan kepedihan kami,” ucap salah seorang mahasiswa yang turut berdemonstrasi.
Persoalan kekerasan yang terjadi selama puluhan tahun di Mesuji berakar dari persoalan agraria yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Persoalan agraria di Mesuji semakin pelik sejak Menteri Kehutanan memberikan izin perluasan lahan kepada PT Silva Inhutani untuk mengelola lahan dari 33 ribu hektar menjadi 42 ribu hektar, pada tahun 1996.
Perluasan lahan tersebut mengakibatkan pencaplokan lahan adat yang sebelumnya dikelola ratusan petani. Lampung memang menyimpan potensi konflik yang cukup tinggi antara masyarakat dengan perusahaan.
Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Brigjen. Pol. Jodie RoosetoJodie mengatakan, ada sekitar 11 perusahaan besar di Lampung yang mengalami konflik tanah dengan masyarakat, di antaranya PT Silva Inhutani, PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), PT Aruna Wijaya Sakti (AWS), dan PT Indo Lampung. (eh)
Dominica Court Lifts Same-sex Relationship Ban
Dominica's High Court has lifted a ban on consensual same-sex relations in the Caribbean island nation.
