Petugas Pengawas Pilkada DKI Masih Kurang

Ilustrasi simulasi pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu
Sumber :
  • Antara/ Ari Bowo Sucipto

VIVAnews - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), memastikan bahwa pengawasan Pemilukada DKI Jakatra 2012, tidak akan berjalan baik tanpa peran serta media dan masyarakat.

Ketua KIPP, Muchtar Sindang menjelaskan, pengawasan media diperlukan karena Pemilukada Jakarta terkendala jumlah petugas yang tidak sebanding dengan areal pengawasan.

"Karena itu, panwas membutuhkan media sebagai salah satu kontrol dalam pelaksanaan pengawasan," ujar Muchtar Sindang dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis, 22 Desembar 2011.

Selain itu, media massa sebagai sumber informasi dari setiap pelanggaran pemilu yang ada. Media dapat menyuarakan fakta atau kebenaran dengan memantau setiap dinamika pemilihan.

Sementara menurut Dewan Pers, untuk mengahadapi Pemilukada 2012, media juga harus diawasi. Karena banyak pemilik media yang juga terjun dalam dunia politik. Meski tidak ada larangan dalam undang-undang.

"Peran media harus diawasi, bila bicara konsolidasi politik melibatkan pemilik media," ujar Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, Agus Sudibyo.

"Media selalu punya dualitas wajah, sebagai institusi bisnis dan sebagai insttitusi sosial, untuk dirikan media butuh modal besar," ujar Agus.

Agus tidak sepakat bila pemilik media yang juga terjun di dunia politik memanfaatkan industri medianya sebagai kendaraan pribadi guna memuluskan langkah politiknya.

"Media tidak boleh sebagai properti pribadi bagi pemiliknya, itu fundamen yang harus dipegang. Itu kecenderungan intrumentasi media, seakan media miliknya properti pribadi," ujar Agus.

Dalam media ada ruang publik dan ruang privat, ruang publik adalah berita, sedangkan ruang privat adalah Iklan politik. "Itu yang semestinya diatur," ujar Agus.

Agus juga menilai perlu adanya kejelasan dalam UU antara iklan politik dengan berita politik. Dalam UU pemilu, iklan poltik adalah visi dan misi dariĀ  partai politik. Bila tidak, itu tidak bisa disebut iklan poltik.

BI Bolsters Rupiah Stability with Interest Rate Hike to 6.25 Percent

"Jadi begitu banyak iklan politik yang tidak ditindak karena tidak termasuk dalam iklan politik," ujar Agus. (eh)

Ilustrasi sugar baby bersama sugar daddy.

Indonesia Jadi Penghasil Sugar Daddy Terbanyak ke-2 di Asia Tenggara

Sugar daddy ini merupakan seorang pria dewasa kaya dan mapan, yang gemar jalin hubungan dengan wanita lebih muda darinya dan senang memenuhi segala kebutuhannya tersebut.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024