- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Dicopotnya Mauritz Napitupulu sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) cukup mengagetkan publik. Berbagai tanda tanya muncul terhadap pencopotan yang dinilai mendadak tersebut. Akhirnya Sri Widayanto dilantik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggantikan Mauritz.
Sekretaris Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan, dengan dilantiknya Sri Widayanto diharapkan dapat meneruskan program dan upaya Mauritz dalam membenahi dan memajukan PT PAM Jaya.
Iskandar melihat ada potensi kerugian dalam PT PAM Jaya yang harus segera ditangani oleh pemimpin baru. Namun sayang, publik tidak disuguhi dengan lengkap tentang definisi dugaan kerugian seperti bentuk, dan besar kerugian PT PAM Jaya. "Ini menjadi tugas bagi pemimpin baru," kata Iskandar dalam keterangan tertulis, Senin 26 Desember 2011.
Selain itu, pimpinan baru harus fokus menyelesaikan renegosiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua mitra swastanya, yaitu PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT. Aetra Air Jakarta. Perjanjian kerjasama itu juga dapat membuktikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 05/LHP/XVIII. JKT XVIII. JKT. 3/ 01/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan Perwakilan DKI Jakarta. "Perjanjian yang diteken pada 1997 itu cukup memengaruhi kondisi PT PAM Jaya terkait dengan keuntungan dan kerugian yang muncul," katanya.
Kegiatan penyerahan aset kepada mitra swastanya dalam bentuk kerjasama juga harus diperhatikan. Aset berupa tanah, bangunan gedung, gudang dan bengkel, instalasi produksi seperti di Cilandak, Pulo Gadung, dan Buaran, serta jaringan pipa yang tertanam berikut rumah pompa diharapkan tidak berpindah tangan begitu saja yang kemudian menyebabkan kerugian. "Harus dilakukan dengan dasar hukum yang sah," katanya.
Dari perjanjian kerjasama tersebut juga dapat dievaluasi berbagai bentuk pendapatan yang diperoleh PT PAM Jaya. Dengan demikian, diharapkan dapat mengungkap dugaan kerugian. Selain itu ke depannya diharap dapat mencegah terjadinya pendapatan yang tidak terdeteksi. "Untuk itu sebaiknya DPRD DKI juga ikut memantau dengan menggunakan hak politik di tahap maksimal untuk mencegah adanya kerugian negara," ujar Iskandar.
Iran Bantah Rudal Israel Meledak di Isfahan: Itu Drone yang Ditembak Jatuh
Seorang pejabat senior militer Iran mengatakan bahwa ledakan itu disebabkan penembakan sistem senjata pertahanan udara Iran yang mendeteksi benda asing
