- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pengawasan dan pengendalian manajemen dianggap perlu dilakukan untuk menangani penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang tidak maksimal pada 2011 lalu.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku tidak puas dengan penyerapan APBD 2011 yang belum mencapai 100 persen. Karena itu dibutuhkan manajemen yang lebih terampil dan sesuai jadwal. Kemudian juga mekanisme penggunaan anggaran yang perlu dikembangkan.
"Jelas kurang puas dengan angka penyerapan hanya 85,15 persen dari total anggaran Rp31,7 triliun," ujar Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, 4 Januari 2012.
Ditambahkan Fauzi Bowo, pengawasan dan pengendalian yang masih lemah perlu ditingkatkan bersama dengan kemampuan petugas dalam mengambil keputusan. Demikian juga dengan penggunaan teknologi modern dan sistem IT yang perlu dipercepat.
"Internal sistem pelaporan e-government yang ada masih sering mengalami kendala," katanya.
Seperti diketahui APBD Perubahan DKI 2011 mencapai sebesar Rp31,7 triliun. Jumlah ini bertambah sebesar Rp3,2 triliun dari jumlah APBD Penetapan DKI 2011 yang mencapai Rp28,5 triliun.
Perubahan APBD DKI 2011, terdiri dari pendapatan daerah menjadi Rp26,8 triliun dari penetapan awal Rp26 triliun. Kemudian belanja daerah yang berubah menjadi Rp30,9 triliun dari penetapan awal Rp27,8 triliun.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta telah menetapkan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp 36,02 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp5 triliun lebih dari APBD 2011 yang mencapai Rp31,7 triliun. Nominal itu juga sangat besar dibanding dengan anggaran APBD 2007 yang hanya Rp17 triliun. Dengan jumlah ini, apakah DKI dapat memaksimalkan anggaran yang ada. (eh)
PKS Terbuka untuk Bertemu Prabowo tapi Bukan untuk Menyusul PKB
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan rencana pertemuan dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto masih menunggu waktu yang tepat.
