- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali mengusulkan wacana baru untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, yakni dengan pembatasan kendaraan dengan konsep Weekend Car. Sistem itu diadopsi dari Singapura yang dinilai berhasil menerapkan konsep tersebut.
Tetapi, untuk benar-benar diterapkan, konsep tersebut harus dikaji lebih mendalam, sebab ada faktor untung rugi yang akan menjadi dampaknya.
Kepala Subdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar, Yakub Dedi Karyawan, mengatakan sistem pembelian mobil di Singapura dan Indonesia sangat berbeda.
"Di Singapura, beli mobil susah, sama halnya di China. Kalau mau membeli mobil harus mengikuti lelang dahulu, dia baru bisa beli mobil. Oleh karena itu di sini belum bisa diterapkan sistem Weekend Car, karena berdampak terhadap penerimaan pajak APBD DKI yang akan merosot," ujar Yakub, Jumat 5 Januari 2012.
Selain faktor APBD, kata Yakub, konsep Weekend car juga mempengaruhi banyak sistem. Sementara itu, terkait dengan penggunaan pelat warna merah yang akan digunakan, sulit diterapkan. Karena pelat merah khusus untuk kendaraan dinas.
"Saya rasa jika konsep itu diterapkan, bukan memakai pelat merah, pasti nanti dikasih tanda. Sebab jika menggunakan pelat merah, maka harus merubah regulasi banyak karena sudah ditentukan itu. Misalnya jika hitam putih milik kendaraan pribadi, putih instansi dan lain sebagainya," kata dia.
Kajian lainnya yang penting untuk diperhatikan yakni bagaimana menentukan aturan hukumnya. Yaitu ketika kendaraan yang khusus weekend itu dipakai di jalan raya saat bukan weekend. Secara keseluruhkan, kata Yakub, konsep ini sangat bagus, tetapi butuh proses lama untuk menjadikan sebuah kebijakan.
Dalam waktu dekat, saran dia, lebih baik fokus ke jalan berbayar. Dirinya melihat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya misalnya rencana peningkatan tarif parkir, kemudian rencana mengevaluasi kembali sistem parkir on street yang dikelola oleh unit parkir.
"Parkir on street itu berpotensi menimbulkan kemacetan. Itulah yang harus dibenahi dan kalau perlu dihilangkan. Dirubah jadi parkir off street tetapi nanti biayanya mahal, harus menyiapkan gedung, lahan dan lain-lain," jelas dia.
Rencana kenaikan tarif parkir, kata Yakub, juga sangat bagus. Terutama di pusat-pusat kota. Nantinya semakin ke pusat kota, maka biaya parkir semakin mahal. Dan parkir di jam-jam sibuk tarifnya semakin tinggi. Dengan demikian orang akan berfikir tiga kali lipat untuk menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. "Jadi hal itu mengurangi operasional kendaraan di jalan," tandasnya. (eh)
Ratusan Rumah di Bekasi Terendam Banjir, Mayoritas Ditinggal Mudik Lebaran
BNPB menyebut ratusan rumah di Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir pada Sabtu, 13 April 2024, malam, akibat luapan Kali Bekasi
