- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVAnews - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Untuk Hak Atas Air (KRuHa) melaporkan dugaan potensi korupsi dalam kerjasama PT PAM Jaya dengan mitra swasta mereka dalam pelayanan air di Jakarta.
"Kami melaporkan dugaan praktek penyimpangan dalam proses penentuan harga dalam kerjasama PT PAM Jaya dengan mitra swasta dengan cara melonggarkan target sehingga menguntungkan pihak swasta," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, di kantor KPK, Jakarta. Selasa, 31 Januari 2012.
Menurut Agus, pelayanan air di Jakarta telah dikelola oleh swasta sejak 13 tahun yang lalu. Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh swasta harus dibayar oleh konsumen dengan harga yang tinggi. Jauh di atas harga air di daerah lain.
"Di Jakarta tarif air rata-rata untuk wilayah kerja Palyja adalah Rp7.800 dan untuk wilayah kerja Aetra adalah Rp6.800. Tarif air ini jauh di atas Kota Surabaya yang hanya Rp2.600 dan Bekasi yang mengenakan tarif Rp2.300 kepada pelanggannya," papar Agus.
Untuk menetapkan tarif harga pelanggan, setiap lima tahun sekali PAM Jaya beserta mitranya menggelar rapat untuk menyepakati nilai harga air dan target teknis untuk periode lima tahunan. Pada proses yang disebut rebasing itulah Agus menilai bermasalah.
"Pada proses ini, diduga pihak PAM Jaya memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi dengan cara bersedia menyetujui penetapan-penetapan harga dan target yang merugikan pelanggan maupun pemerintah," ujarnya.
Akibat penyimpangan dalam proses rebasing tersebut, diduga telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sebagaimana disebut sebesar Rp561,41 miliar.
"Untuk itu kita meminta kepada KPK untuk menelusuri indikasi penyimpangan kerjasama yang terjadi antara PT PAM Jaya dengan Mitra Swasta, proses rebasing dan menelusuri pihak-pihak yang mendapat keuntungan," tandasnya.
Terkait laporan ini, Direktur Teknis PAM Jaya, Hasan Basri, kepada VIVAnews.com menjelaskan, bahwa seluruh kerja sama kepada pihak swasta telah dilakukan dengan benar, ada target-target dan imbalan yang dibayarkan.
Tapi mengenai tarif air, Basri menjelaskan bahwa setiap daerah tentu memiliki tarif yang berbeda. Sementara kenaikan tarif air di Jakarta, selalu disetujui Gubernur DKI Jakarta.
"Tarif air memang relatif. Tapi harga di Bekasi itu tahun kapan. Saya rasa sekarang harganya tidak jauh berbeda dengan Jakarta. Kalau tarif naik tentu harus diimbangi dengan pencapai pelayanan," kata Hasan Basri.
Karena itu, mengenai laporan dugaan korupsi yang dituduhkan ICW, PAM Jaya akan melihat lebih detail mengenai tuduh itu, dan akan menjelaskan masalah ini."Akan dilihat dulu, akan coba hubungi ICW, dan akan berupaya menjelaskan. Kita terus berusaha keras memperkecil potensi kerugian," ujarnya.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
