- VIVAnews/Luqman Rimadi
VIVAnews - Satu-satunya mantan Gubernur DKI yang non muslim, Henk Ngantung atau yang bernama lengkap Hendrik Hermanus Joel Ngantung, tidak pernah mengalami tindakan berbau SARA sampai akhir hayatnya. Pada masa orde baru, Henk sempat disingkirkan. Tetapi dia diangkat kembali oleh Gubernur DKI Ali Sadikin.
"Pak Henk juga disenangi oleh yang Islam. Dulu itu tidak ada SARA," kata istri Henk, Evie Mamessa yang ditemui di kediaman, Gang Jambu, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Kamis 9 Agustus 2012,
Evie tidak habis pikir mengapa saat ini sangat gencar isu SARA. Berbeda pada saat Henk menjabat Gubernur DKI pada 27 Agustus 1964 sampai 15 Juli 1965. Henk yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI pada 1960-1964 itu juga tidak pilih kasih terhadap warga yang seiman dengan dirinya.
"Selama menjabat, Pak Henk tidak pernah membeda-bedakan dari mana golongannya," kata Evie yang menikah dengan Henk pada tahun 1964 itu. Meski tidak ada serangan isu SARA, Henk jatuh oleh isu lain.
Pria Manado kelahiran Bogor, Jawa Barat pada 1 Maret 1921 itu dituduh terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Henk dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur DKI pada 1965.
"Dikarenakan dia sebagai seniman yang tergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat)," kata Evie. Lekra merupakan lembaga kesenian yang dikaitkan erat dengan aktivitas PKI saat itu.
Henk memang bukan birokrat. Dia seorang seniman. Jejaknya terlihat di monumen Tugu Tani. Dialah yang membut sketsanya sebelum bangunan monumen di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, itu berdiri tegak. "Tapi Pak Henk bukan PKI. Pak Henk ikut saja (Lekra)," jelas Evie.
Saat Orde Baru berkuasa, stigma PKI terus melekat kepada Henk. Henk bahkan sempat ditahan tanpa pengadilan.
Sampai pada satu titik, pemerintah provinsi DKI menolak memasang foto Henk di deretan foto gubernur DKI Jakarta. Foto Henk diturunkan. Namun pada masa Ali Sadikin menjabat, foto Henk kembali disejajarkan dengan Gubernur DKI lainnya. "Bang Ali mau Pak Henk sejajar posisinya. Walau Pak Henk pernah dituduh sebagai PKI," ungkap Evie. (umi)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
