- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih periode 2012-2017, belum tentu dilaksanakan pada Minggu, 7 Oktober 2012 mendatang.
Saat ini, DPRD DKI Jakarta masih menunggu kepastian apakah ada pihak-pihak yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilukada DKI Jakarta.
"Belum bisa dipastikan pelantikan tanggal 7 Oktober, karena KPU masih menunggu surat dari MK bahwa tak ada gugatan," kata Sekretaris Dewan DPRD DKI, Mangara Pardede, usai menggelar rapat gabungan bersama perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan juga tim sukses Jokowi-Basuki, di gedung DPRD DKI, di Jakarta, Senin, 1 Oktober 2012.
Mangara menjelaskan, proses administrasi baru dilakukan setelah hari penetapan calon pada 29 September 2012 lalu. Kemudian, ada waktu tiga hari kerja untuk memutuskan apakah akan ada gugatan atau tidak dari tim yang bersengketa dalam Pemilukada DKI.
"Kalau tidak ada gugatan, maka MK akan mengirim surat satu hari setelahnya kepada KPU DKI Jakarta, dan dari KPU DKI maka akan dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta. Kalau dihitung mungkin baru pada hari Kamis, 4 Oktober 2012 kita terima," katanya.
Ditambahkan Mangara, surat dari DPRD akan dikirim kembali ke Kementrian Dalam Negeri untuk proses terakhir keputusan pelantikan. Setelah itu maka akan ada keputusan kapan pelantikan akan dilaksanakan.
"Maka dari itu belum pasti pelantikan pada tanggal 7 Oktober. Tapi pada tanggal itu, yang sudah pasti adalah masa akhir jabatan Pak Fauzi Bowo," katanya.
Pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2012-2017 rencananya akan dilaksanakan di ruang paripurna DPRD DKI. (umi)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
