- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta belum juga disahkan, tapi alokasi dana untuk kegiatan belanja daerah, pegawai dan pelayanan masyarakat tetap bisa digunakan.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan APBD yang belum disahkan bisa saja digunakan bila memang mendesak. "Walau belum ketok palu, sudah disetujui dewan Desember lalu, kalau belum ya bagaimana mau gaji pegawai bulan ini," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 8 Januari 2012.
Menurutnya APBD yang belum disahkan tidak bisa untuk membiayai proyek pembangunan. "Itu proses mendahului, ya itu kan uang APBD, ada proses mendahului namanya, prosesnya kami izin dulu ke dewan dan juga kementerian dalam negeri," ujarnya.
Karena itu, agar pembangunan tidak terhambat, Jokowi berharap APBD DKI Jakarta dapat segera disahkan hingga akhir Januari 2013. Saat ini APBD masih dalam pembahasan di DPRD DKI.
"Kami maklumi lah, supaya programnya jelas. Kartu Jakarta Sehat juga itu kan pelayanan, nanti ada yang sakit masa tidak bisa dilayani, tetap dong dilayani," ucap dia. (adi)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
