Celana Berlumpur Banjir, Jokowi Masuk Mal

Jokowi Tinjau Perbaikan Tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) Latuharhari
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVAnews - Dengan celana berlumpur, usai memantau pembuatan tanggul di Jalan Latuharhary, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung menuju ke Pusat Perbelanjaan Senayan City untuk meresmikan penerapan sistem pajak online untuk Wajib Pajak (WP) di Provinsi DKI Jakarta. Jokowi tiba di Senayan City dengan mengenakan baju putih dan celana hitam yang masih ada noda lumpur.

Di Senayan City, Jokowi disambut Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI, Iwan Setiawandi, dan Dirut BRI, Sofyan Bashir. Jokowi mengatakan, penerapan pajak online merupakan respons Pemprov DKI Jakarta terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan pengelolaan pajak di Ibukota dilakukan lebih transparan dan akuntabel.

"Ini berguna selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga  guna menghindari kebocoran-kebocoran pendapatan di Provinsi DKI Jakarta," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Jokowi menyampaikan, jaringan dan kesiapan infrastruktur untuk penerapan sistem pajak online ini telah siap digunakan. "Kalau sistem ini sudah diterapkan, akan terlihat sektor mana saja yang memberikan kontribusi besar untuk pendapatan Kota Jakarta," ujarnya.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, mengatakan, tujuan diterapkannya pajak online ini adalah optimalisasi penerimaan pajak melalui pemantauan omzet dan menghilangkan kontak langsung petugas pajak. Menurut Iwan, pajak online ini sebelum benar- benar diterapkan, akan dilakukan uji coba dilaksanakan selama tiga bulan. Setelah tiga bulan baru nanti akan dilakukan evaluasi. Jika ada kendala yang bersifat teknis, berarti harus ada perbaikan di sistem teknologi informasinya.

"Saya targetkan tiga bulan dari sekarang uji cobanya. Lihat lagi kendalanya di mana," kata Iwan.

Menurut Iwan, dengan penerapan sistem pajak online, pengawasan wajib pajak akan lebih mudah. "Nanti langsung terlihat dan tercantum dalam monitor pajak yang sudah dikoneksi dengan yang dimiliki dinas, dengan ini juga menjadi lebih transparan," katanya. (sj)

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa
Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024