Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengaku telah mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnidar. Pencopotan ini terkait pungutan liar dan lambatnya relokasi korban banjir ke Rusun Marunda.
"Ya jadi kami pikir saat ini yang bersangkutan tidak boleh ada lagi di dinas perumahan. Kalau dia ada terus menerus mempermainkan. Nanti ya semacam kepala gitulah yang menangani rusun," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Januari 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ya jadi kami pikir saat ini yang bersangkutan tidak boleh ada lagi di dinas perumahan. Kalau dia ada terus menerus mempermainkan. Nanti ya semacam kepala gitulah yang menangani rusun," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Januari 2013.
Menurut Ahok, sapaan Basuki, di bawah kepemimpinan Kusnindar, banyak keluhan yang didapat dari warga. Salah satunya tidak adanya transparansi dalam pengelolaan rusun yang disubsidi oleh Pemprov DKI.
"Bagi kami dia terus menghambat, kan ada keluhan ibu-ibu dan ada fakta lapangan, terus ada yang bilang ke kami ada 500 unit yang siap huni, tapi nyatanya 1.200 lebih belum siap. Ternyata tidak sampai 100 unit saja belum beres," katanya.
Selain itu, banyak warga yang mengeluh karena tidak adanya air dan banyak fasilitas rusak. Ahok merasa dibohongi. "Di lantai 4 tidak ada air, alasannya pecah pipanya. Terus kenapa tidak diperbaiki? Alasannya, mau cari tukang las. Masa paralon mau dilas? Itu kan terlalu banyak cari alasan," ucap dia.
Ahok telah meminta kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Novizal, untuk mencari pengganti Kusnidar secepatnya. "Ada kepala teknisnya itu Pak Insinyur Jati Waluyo kalau tidak salah. Hari ini pelantikan langsung rencananya," kata Ahok. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Ahok, sapaan Basuki, di bawah kepemimpinan Kusnindar, banyak keluhan yang didapat dari warga. Salah satunya tidak adanya transparansi dalam pengelolaan rusun yang disubsidi oleh Pemprov DKI.
