Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews
- Anggota Komis E DRPD DKI Jakarta, Wanda Hamidah, menilai program Kartu Jakarta Sehat (KJS) perlu koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan dengan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti bayi Dera Nur Anggraini yang meninggal dunia di RS Zahira, Jakarta Selatan. Bayi prematur itu meninggal akibat gagal mendapatkan penanganan dari rumah sakit karena keterbatasan fasilitas. Bayi Dera juga ditolak sejumlah rumah sakit.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan dengan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti bayi Dera Nur Anggraini yang meninggal dunia di RS Zahira, Jakarta Selatan. Bayi prematur itu meninggal akibat gagal mendapatkan penanganan dari rumah sakit karena keterbatasan fasilitas. Bayi Dera juga ditolak sejumlah rumah sakit.
"Pemerintah pusat harus berperan serta lebih karena rumah sakit yang dirujuk untuk merawat bayi ternyata kekurangan fasilitas. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit kelas internasional yang notabene tanggung jawab pemerintah pusat dengan dukungan APBN-nya." ujar Wanda, Senin 18 Februari 2013
Wanda menuturkan dengan koordinasi yang baik maka fasilitas kesehatan kelas tiga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan bisa dimaksimalkan. Selain itu tidak diperumit dengan berbagai prosedur agar KJS tersebut bisa dirasakan secara maksimal oleh warga DKI.
"Masyarakat yang paham akan program KJS akan meminimalkan kasus seperti yang dialami Dera Nur Anggraini," katanya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pemerintah pusat harus berperan serta lebih karena rumah sakit yang dirujuk untuk merawat bayi ternyata kekurangan fasilitas. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit kelas internasional yang notabene tanggung jawab pemerintah pusat dengan dukungan APBN-nya." ujar Wanda, Senin 18 Februari 2013
