Soal Cuti Jokowi Jangan Dipolitisasi

- Masa cuti yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, saat menjadi juru kampanye pasangan cagub-cawagub Rieke-Teten, menjadi polemik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Jokowi belum sah mendapatkan cuti karena diajukannya sangat mendadak.

Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta, organisasi sayap PDIP menilai, tindakan Jokowi mengambil cuti di hari Sabtu dan Minggu, adalah hal yang wajar.

Apalagi Jokowi juga tidak menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinasnya sebagai gubernur dan juga tanpa pengawalan dari Dinas Perhubungan DKI untuk menuju lokasi kampanye.

"Sudah dipastikan tidak ada fasilitas pemerintahan yang digunakan saat ikut kampanye Rieke di Jawa Barat," ujar Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, Charles Honoris, Selasa, 19 Febuari 2013.

Charles, yang mengaku ikut Jokowi pada saat menjadi jurkam Rieke-Teten di Depok, Jawa Barat mengatakan, saat kampanye di Depok, Jokowi mengenakan mobil pribadinya. Karena itu, Charles berharap  agar tindakan Jokowi yang mengambil cuti tersebut tidak dipolitisi.

"Mohon jangan mempolitisasi izin cuti Pak Jokowi. Toh, seperti dikatakan oleh Pak Jokowi hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, izin cuti yang diambilnya untuk menjadi jurkam Rieke-Teten di Jawa Barat sudah diajukan ke Kemendagri. Hal itu pun dilakukannya untuk memenuhi unsur kepatuhan.

Sementara itu, dikeluarkannya sanksi oleh Panwaslu terhadap pasangan Rieke - Teten kerana pelanggaran saat kampanye di Bandung, Sabtu, 16 Febuari 2013 lalu, dianggap sudah dipolitisasi

Wakil Kordinator Media Center Paten, Waras Wasisto, menyatakan, ada politisasi mengenai isu cuti Jokowi yang mendompleng Pilgub Jawa Barat. Kehadiran Jokowi sebagai juru kampanye Pilgub Jabar, sudah dilakukan sesuai prosedur.

"Terkait kehadiran, kanu sudah ajukan sesuai prosedur, tanya ke KPU. Dan memenuhi zona sesuai zona kampanye pasangan kami," terang Waras.

Mantan aktivis buruh di Jabar ini, bahkan menuding Panwaslu bermain mata dengan pasangan cagub tertentu yang pernah dibubarkan panwas saat Launching Game di Hotel Horison, beberapa waktu lalu.

"Kenapa yang dibubarkan Panwaslu tidak diberi sanksi, itu jelas-jelas melanggar," kata Waras. (adi)