- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, enggan menanggapi rencana kenaikan gaji kepala daerah yang sempat diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kebijakan itu bukan urusannya.
"Waduh, saya tidak tahu. Itu urusan pemerintah pusat. Emang dinaikkan untuk apa?" Kata Jokowi, Kamis 21 Februari 2013.
Pertanyaan Jokowi itu kemudian dijawab oleh para pewarta. Alasan menaikkan gaji itu disetujui presiden agar pejabat daerah tidak korupsi. "Oh, begitu. Apa hubungannya? Tanyalah ke pemerintah pusat. Saya tidak akan mengomentari itu," tuturnya.
Jokowi mengaku selama ini ia tak merasa kekurangan dengan gaji yang diterimanya setiap bulan sebagai kepala daerah. "Ya tergantung orangnya. Kalau saya ya lebih dari cukup. Wong saya juga makan banyak, nggak bisa gemuk," selorohnya.
Penghasilan gubernur dan wakil gubernur DKI dipublikasikan secara transparan dalam laman pribadi Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama, www.ahok.org.
Sebagaimana dimuat dalam laman tersebut, jumlah gaji yang diterima oleh Jokowi setelah dikurangi pajak sebesar Rp3.448.500. Sedangkan Basuki menerima gaji setelah dipotong pajak sebesar Rp2.810.100.
Untuk jumlah tunjangan, setelah dikurangi pajak, Jokowi menerima sebesar Rp5.130.000 dan Ahok menerima tunjangan sebesar Rp4.104.000.
Tidak hanya menyebutkan jumlah gaji dan tunjangan. Ahok juga melampirkan bukti slip gaji dan tunjangannya setelah dipotong pajak.
Untuk gaji Jokowi, dalam slip tersebut tertulis Rp3.448.500 dengan rincian gaji pokok berjumlah Rp3.000.000, tunjangan untuk istri sebesar Rp300.000, kemudian tunjangan anak Rp60.000, tunjangan beras Rp270.000. Kemudian di potong pajak 10 persen.
Ahok menerima gaji pokok sebesar Rp2.400.000, tunjangan istri Rp240.000, tunjangan anak Rp48.000, tunjangan beras Rp270.000, dipotong pajak 10 persen.
Dengan demikian, Jokowi per bulan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp8.578.500 sedangkan Ahok menerima Rp6.914.100.
Slip gaji Ahok yang dibeberkan di www.ahok.org
Namun, seperti dijelaskan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, gaji pejabat memang kecil tapi pendapatannya sangat besar karena mendapatkan honor dan macam-macam tunjangan.
"Katakanlah gaji bupati itu Rp6juta, tapi dia juga dapat pendapatan dari ini-itu, yang totalnya bisa sampai Rp60 juta," terang Gamawan, kepada wartawan, setelah menjadi narsumber pada diskusi tentang Undang-Undang Desa, di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2013.
Karena itu, lanjut Gamawan, pemerintah berencana menaikkan gaji pejabat penyelenggara negara seperti gubernur, bupati/wali kota. Tetapi kebijakan itu adalah single salary atau gaji tunggal, dan karenanya tak ada lagi tunjangan dalam bentuk apa pun. (umi)
Citroen Luncurkan Mobil SUV Terbaru di Indonesia, Harga Rp200 Jutaan
Citroen secara resmi meluncurkan mobil SUV terbaru, The All New C3 Aircross pada hari ini untuk pasar Indonesia. Mobil ini hadir dengan berbagai fitur modern yang nyaman.
