Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan setuju dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan gaji kepala daerah. Kalau perlu dinaikkan dengan sangat tinggi, namun disertai tanggung jawab yang tinggi pula.Baca Juga :
Analis Perkirakan BI Bakal Intervensi Besar-besaran Imbas Rupiah Ambruk ke Rp 16.128 per Dolar AS
"Harus. Kasihan kalau daerah lain. Kalau DKI tidak masalah gaji kecil kami ada tunjungan PDB banyak. Kalau daerah lain tidak pantas lah
(gajinya). Seperti bupati, kalau saya (presiden), saya gaji Rp150 juta sebulan. Tapi Anda tidak boleh lagi
nyolong
," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis 21 Februari 2013.
Agar para kepala daerah itu tidak korupsi, menurut Ahok harus diberlakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaannya.
"Tapi kenaikan itu harus berlaku pembuktian terbalik. Harta bupati dicek, biaya hidupnya, kalau dia melanggar, ya ditangkap," ujar dia.
Menurutnya jika kepala daerah digaji Rp150 juta sebulan, artinya dalam setahun pemerintah hanya mengeluarkan dana Rp3 miliar. Jumlah tersebut, kata Ahok, sangat sedikit dibanding uang suap yang diberikan pengusaha-pengusaha di daerah untuk melancarkan bisnisnya.
"Gaji kecil, hutang, akhirnya
nyolong-nyolong
, bikin izin palsu,
nyogok
. Kalau Rp150 juta setahun cuma Rp3 miliar. Kalau yang
nyolong
mana mau Rp3 miliar, satu izin lahan kelapa sawit saja Rp3 miliar, mana mau dia. Tapi kalau dia jujur, profesional, tentu mau," paparnya.
Ahok menuturkan saat ini ia merasa beruntung menjadi pejabat di DKI yang diberi begitu banyak tunjangan. Kondisi ini sangat berbeda ketika ia masih menjabat sebagai bupati Belitung Timur dulu.
"Kalau Jakarta sih untung, ada PDB. Saya dulu jadi bupati Belitung tanggal 7 sudah habis duit saya," tuturnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
(gajinya). Seperti bupati, kalau saya (presiden), saya gaji Rp150 juta sebulan. Tapi Anda tidak boleh lagi
