- istockphoto.com
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Rokok. Ditargetkan pada 2014 Raperda ini efektif diterapkan di Ibu Kota.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, menjelaskan bahwa penerapan pajak rokok dimungkinkan berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. "Tapi untuk penerapan di daerah, harus disiapkan payung hukumnya berupa Perda," kata Iwan, Jumat, 1 Maret 2013.
Pembahasan Raperda Pajak Rokok ini telah diagendakan di DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, secara ekonomi pajak rokok akan menambah jenis pajak yang diterima DKI Jakarta. Sedangkan secara sosial, pajak rokok akan berimbas pada regulasi peredaran rokok di Indonesia.
Pajak rokok akan dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Dalam aturan ini, pengusaha rokok yang dibebankan biaya untuk membayarkan pajak tersebut, bukan konsumen rokok.
Tapi dengan kebijakan ini diperkirakan akan berimbas pada harga eceran rokok. "Sistemnya self assessment atau laporan perusahaan rokok, jadi dari total batang rokok yang diproduksi, diberi cukai, maka pajaknya 10 persen dari cukai itu," kata Iwan.
Sedangkan jatah penerimaan pajak bagi Pemprov DKI, akan dibagi sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Misalnya jumlah warga DKI 10 juta orang, artinya sekitar empat persen dari total penduduk Indonesia yang sebanyak 240 juta orang. Sehingga pajak yang akan diterima juga hanya sebesar 4 persen. "Dalam UU 28 tahun 2009 yang mengatur pajak rokok, sebesar 50 persen wajib digunakan untuk alokasi dana kesehatan." (umi)
Golkar Terbuka Jika Jokowi-Gibran Mau Gabung: Amin, Kami Anggap Doa
Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid mengaminkan jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka bergabung ke Partai Golkar.
