- ANTARA/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyarankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) untuk menghentikan suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jakarta. Tujuannya, untuk menekan jumlah pengguna kendaraan pribadi di Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah membicarakan masalah itu dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Namun, kata dia, untuk merealisasikan itu, Pemprov DKI diminta menyediakan sarana transportasi massal yang memadai lebih dulu.
"Jadi mesti siapkan bus semua. Bisa batasi di tahap awal, tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. Kalau ada yang isi di luar DKI tidak bakal kuat juga bolak-balik," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2013.
Ahok mengaku, secara garis besar UKP4 setuju dengan rencana ini. Sebab, uang subsidi BBM yang dihapuskan itu bisa dialihkan untuk infrastruktur. Salah satunya pembangunan loop line kereta api.
"Mereka setuju. Karena pada awalnya mereka pikir membatasi BBM. Terus subsidinya pindahkan ke DKI. Tapi undang-undangnya tidak bisa. Tapi bagi saya tidak seperti itu. Kami ingin tahun depan ada penghematan ini untuk bangun loop line kereta api," katanya.
Guna merealisasikan penghapusan subsidi BBM di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, akan bertemu dengan Pertamina. DKI akan minta agar Undang-undang Migas menentukan kuota BBM subsidi.
"Gubernur berhak di situ. Motor masih akan boleh, kendaraan pribadi tidak boleh. Kalau mampu beli mobil, harus mampu juga beli BBM non subsidi," ujarnya. (adi)