- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu mempersoalkan masalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi kewajiban pengembang di Jakarta.
Terkait masalah itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI, Amran Nukman HD merespons positif rencana Ahok, sapaan Basuki, tersebut.
"Kami sebagai pengurus REI DKI dan pelaku industri properti sadar betul dengan apa yang disuarakan Wagub, terkait fasum dan fasos tersebut. Namun, perlu waktu dalam penyelesaiannya dan tidak secara serta-merta prosesnya. Perlu pemahaman bersama dalam menyelesaikan masalah ini dan kami siap menyelesaikannya," ujar Amran, dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Amran, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah yang fasum dan fasos tersebut. Untuk itu, diperlukan ruang dialog agar dapat melahirkan konsep sinergi positif yang bermanfaat buat masyarakat.
"Kami akan membentuk komite untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota REI DKI dan Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik. Sebagai langkah awal, kami akan mengundang anggota untuk menginventarisasi masalah dan solusi. Berikutnya, kami akan menghadap Pak Ahok dan jajarannya," tambah Amran.
Selain itu, Amran menyampaikan bahwa pengurus REI DKI bersedia menjadi mitra dialog konstruktif untuk setiap kebijakan yang akan dikeluarkan Pemprov DKI.
Sebab, dialog sebelum dikeluarkannya kebijakan sangat bermanfaat, agar setiap kebijakan yang akan diambil Pemprov DKI dapat aplikatif untuk dilaksanakan oleh para pengembang.
"REI DKI juga mengajak Pemprov DKI untuk bermitra dalam penyediaan rumah susun umum," ujar Amran.
Menurut dia, Pemprov DKI ingin menyediakan rusun bagi warganya yang berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah-daerah yang tidak diperuntukkan menjadi lokasi tinggal, seperti bantaran kali.
Pemprov DKI, juga mempunyai lahan yang bisa dibangun rusun umum. Sementara itu, anggota REI DKI mempunyai kemampuan untuk menyediakan rusun umum.
"Jadi, kami rasa ini akan menjadi simbiose mutualisme yang baik antara Pemprov DKI dan REI DKI, sebagaimana yang telah dilakukan di rusunawa Pulo Gebang," tutur Amran.
Menurut Amran, anggota REI DKI adalah pengembang yang banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan ibu kota. Untuk itu, pengurus akan terus meningkatkan kinerja dan peran anggota dalam membangun Jakarta menjadi kota yang maju dan modern.
Kata dia, tidak dipungkiri peran swasta, atau pengembang dalam membangun dan mengubah wajah kota menjadi lebih baik telah dibuktikan dengan karya, atau proyek properti yang ada di ibu kota.
Namun, lanjut Amran, dalam pembangunan sebuah proyek tetap diperlukan peran para pemangku kepentingan di dalamnya. "Salah satu contohnya adalah peran dan dukungan dari institusi pemerintah daerah atau provinsi," tegasnya.
Pada kepemimpinan Amran, anggota REI DKI juga memiliki kendala lain dalam pengembangan proyek propertinya seperti denda Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi/Lahan (SP3L), kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB), dan pengembangan rusunami yang terkait batasan KLB.
Hal itu, dinilai menyulitkan karena harga lahan yang sudah tinggi dan harga material yang terus naik. Selain itu, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai "barang baru" juga membutuhkan sosialisasi yang menyeluruh dan mudah dipahami agar dapat menjadi acuan yang mudah dilaksanakan oleh para anggota REI DKI. (art)
