Sumber :
- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnew
s - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menilai bahwa sektor penerimaan pajak merupakan salah satu pos anggaran di APBD DKI Jakarta yang masih sangat rawan untuk dikorupsi.
Samad mencontohkan praktik penurunan target penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sering dijadikan modus oleh para oknum Pegawai Pemprov untuk dikorupsi.
"Rata-rata penerima hibah dan bansos itu belum menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Ini terjadi di hampir semua provinsi, tidak hanya di DKI," ujarnya.
Karena itu, KPK meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan
monitoring
dan evaluasi dalam proses penyusunan dan pengelolaan APBD 2015, untuk menghindari celah-celah tindak pidana korupsi tersebut.
Selain itu, pos belanja aparatur pun seharusnya tidak lebih besar dari pos belanja modal. Besaran anggaran yang ideal untuk kedua pos itu, dikatakan oleh Samad adalah 30 persen untuk belanja modal, dan tidak lebih dari itu untuk belanja aparatur.
"Dalam permasalahan APBD, ada 3 hal yang harus menjadi perhatian, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. APBD itu haruslah mengutamakan kepentingan masyarakat (dengan tidak memperbesar pos anggaran struktural)," saran Samad.
Halaman Selanjutnya
Karena itu, KPK meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan