- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAcoid - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pengalihan kewenangan perbaikan jalan-jalan nasional di Jakarta dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Kamis 15 Januari 2015, mengatakan bahwa warga Jakarta, selama ini tidak pernah ingin mempermasalahkan status kepemilikan jalan mana pun di Jakarta.
Hal yang diinginkan oleh warga, kata Ahok, sapaan akrab Basuki, adalah mulusnya semua jalan di Jakarta, tanpa mempermasalahkan, apakah jalan itu adalah jalan nasional, atau jalan provinsi.
"Orang kalau lihat jalan hancur, berlubang, kerendem, enggak mau tahu Menteri PU, atau siapa yang punya. Yang dimaki-maki mah, Pemprov DKI. Orang-orang selama ini bilang Gubernurnya kerjanya enggak bener, jalan jelek enggak dirapi-rapiin," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Untuk menyampaikan permintaan itu, Ahok mengaku telah mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Ahok mencontohkan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, dan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Menurutnya, kedua jalan tersebut sudah sering tergenang banjir karena permukaannya rendah dan saluran drainase di sekitarnya pun tidak baik.
Namun, menurut Ahok, kedua jalan tersebut tidak pernah tuntas diperbaiki. Sebab, pekerjaan yang sering dilakukan oleh Kemen PU Pera hanyalah peningkatan mutu jalan seperti pengaspalan saja, tidak mencakup ke pekerjaan peninggian, serta pelebaran yang harus dilakukan untuk membuat jalan itu tidak kembali tergenang.
Padahal, Dinas Bina Marga DKI telah bersedia untuk melakukan pekerjaan perbaikan di kedua jalan itu. Satu ini yang terpenting, Pemerintah Pusat bersedia mengalihkan hak perbaikannya kepada Pemprov DKI.
"Kasih aja uang anggaran Rp100 miliar setahun itu ke provinsi lain, asal kita punya haknya. Kita mah, yang penting fungsi. Buat apa sih, hak kepemilikan aset-aset jalan," jelas Ahok. (asp)
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
Pendemo boleh unjuk rasa asalkan tertib.
