Ahok Usulkan Wapres Jadi Ketua Panitia Asian Games

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
Sumber :
  • VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengusulkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menjadi Ketua Panitia Asian Games yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 2018.

Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo

Ahok telah menyampaikan usulan itu kepada Presiden Joko Widodo kala bertemu di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 16 Januari 2015.
Kendaraan yang Lintasi Medan Merdeka Mulai Dialihkan


"Tadi saya hanya berbincang tentang Asian Games. Saya mengusulkan yang menjadi ketua panitia acara sebesar itu harus orang yang benar-benar profesional dan berpengalaman. Ya, sekelas Pak JK-lah (Jusuf Kalla),” ujarnya.


Presiden, kata Ahok, mengaku akan membicarakan hal itu kepada Kalla. Dia belum memastikan Kalla bersedia atau tidak menjadi panitia perhelatan yang sangat dinanti warga se-Asia itu.


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan diri menyelenggarakan Asian Games ke-18 di Jakarta pada 2018. Pemprov akan membangun sebuah perkampungan atlet yang direncanakan berdiri di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.


Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Sylviana Murni, mengatakan, pembangunan itu akan dilakukan oleh salah satu BUMD milik Pemprov DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dengan sebuah perusahaan konglomerasi asal Korea Selatan, Hyosung Corporation.


"Supaya prosesnya profesional, kerjasamanya
business to business
antara Jakpro dengan Hyosung, jadi bukan Pemprov DKI secara langsung yang mengelola pembangunan proyeknya," ujar Sylvi pada 10 Januari 2015.


Perwakilan Hyosung sudah secara khusus mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada 9 Januari 2015 untuk bertemu langsung dengan Gubernur. Pertemuan itu dalam rangka menginisiasi kerjasama.


Gubernur, kata Sylvi, menyambut baik inisiasi kerjasama itu. Namun dia mempersyaratkan kepada Jakpro dan Hyosung untuk melaksanakan kerjasama pembangunan proyek tanpa menerima pemberian komisi atau gratifikasi tidak resmi yang berpotensi diberikan pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi dalam proyek besar itu.



Baca berita lain:



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya