Kepala BPKD Mentahkan Omongan Ahok

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membantah salah satu pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menyebut BPKD menghambat pembangunan

Lenggang Jakarta.

Oleh Ahok, BPKD disebut berusaha menarik uang sewa pembangunan gardu listrik ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Saya tidak tahu Pak Gubernur dapat informasinya dari mana," ujar Heru saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 29 Januari 2015.

Heru menjelaskan, keterangan yang diterimanya dari Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Monas, PLN belum mau membangun gardu listrik di lokasi

yang terletak di Silang Selatan Monas itu. Karena, ada penunggakan pembayaran listrik dari 339 calon pedagang

Lenggang Jakarta yang sebelumnya menghuni Lapangan IRTI untuk berdagang.

"Menunggaknya sampai Rp300 juta," ujar Heru.

Heru menampik jika BPKD disebut bertanggungjawab atas masalah ini. Para pedagang itu, kata dia, melakukan perjanjian secara langsung dengan PLN pada saat mereka masih berdagang di IRTI.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Heru mengatakan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan DKI Jakarta sebagai SKPD yang membawahi dan membina para pedagang, seharusnya memanggil para pedagang untuk mengidentifikasi siapa saja penunggak listrik dan berapa besarannya.