- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengakui telah melibatkan sejumlah orang di luar unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ikut serta membangun sistem pengelolaan anggaran elektronik 'e-budgeting' milik Pemprov DKI.
Namun ditegaskannya, tim tersebut hanyalah ikut berperan secara teknis untuk membangun sistem pengelolaan anggaran yang diadopsi dari sistem serupa yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya itu, bukan ikut serta dalam melakukan penyusunan anggaran Pemprov DKI yang dilakukan rutin setiap tahun.
"Sama kayak kamu kalau mau naik mobil, kamu butuh pakai mobil, masa mobilnya mesti kamu sendiri yang bikin? Enggak dong, ada mobil yang bagus, ya kita tinggal beli," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 Februari 2015.
Ahok mengatakan, ia melibatkan tim dari luar ini karena menganggap Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI tidak memiliki kemampuan secara teknis untuk membangun sistem yang sepenuhnya berbasis teknologi informasi ini.
Sejak awal pengembangannya, kata Ahok, Pemprov DKI menginginkan sebuah sistem yang bisa membuat unsur pemegang tanggung jawab tertinggi di Pemprov DKI, yaitu gubernur, untuk bisa mengunci suatu anggaran yang dinilai janggal atau bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran oleh SKPD pengusul mata anggaran tersebut.
"BPKD enggak mengerti kan bikinnya. Makanya kami minta anak-anak pintar dari Surabaya untuk rancang segala macam. Kita meniru sistem yang benar," ujar Ahok.
Tim itu, kata Ahok, juga ikut mengembangkan sistem serupa yang telah dibangun oleh Pemkot Surabaya pada tahun 2013 lalu.
Ia bersikeras pelibatan tim dari luar ini sama sekali tidak melanggar prosedur apapun. Bila pengadaan jasa pengembangannya dilakukan melalui sistem tender, Ahok khawatir pengembangannya akan memakan waktu yang lama karena harus melalui berbagai macam prosedur.
"Ini sesuai aturan kok, selama Anda beri mereka honor. Kayak kita bikin sistem rujukan untuk rumah sakit, semuanya sesuai aturan. Kalau tender kamu pusing. Kalau tender untuk bikin program kamu enggak bisa," ujar Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem e-budgeting pada tahun 2013 untuk merumuskan penganggaran APBD 2014.
Di tahun tersebut, DKI baru mengadaptasi sistem tersebut dari sistem serupa yang sudah diterapkan oleh Pemkot Surabaya, sehingga penerapannya belum optimal dan belum menyentuh seluruh SKPD.
Di tahun 2014, DKI mulai menerapkannya secara penuh untuk penganggaran dan pengelolaan APBD 2015. Dengan sistem tersebut, setiap mata anggaran yang diajukan oleh SKPD Pemprov DKI harus disetujui oleh pihak pimpinan tertinggi, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sebelum mata anggaran itu masuk ke dalam RAPBD DKI 2015 yang diajukan untuk dibahas di DPRD.
Dengan sistem itu pula, anggaran yang sudah disahkan tidak akan bisa diubah lagi dan disisipi anggaran titipan. Pihak penanggungjawab anggaran, bisa mengunci atau menahan penggunaan anggaran saat SKPD yang mengajukannya bermasalah atau mata anggaran yang telah diajukan itu ternyata dinilai janggal di kemudian hari.
Sebelumnya Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto merasa aneh dengan dikembalikannya draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Prjanto, bagaimana mungkin PNS DKI yang setiap tahun menyusun RAPBN bisa keliru menyusun format hingga harus dikembalikan karena kurang lengkap.
"Bukankah itu pekerjaan rutin tahunan? Ataukah tim penyusun RAPBD bukan PNS DKI?," tanya Prijanto saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa 17 Februari 2015.
Keanehan itu akan memicu munculnya pertanyaan besar di kalangan masyarakat Jakarta. Adakah tim siluman penyusunnya?
"Jika transparan, tentu tidak akan muncul istilah ‘dana siluman’ dan ‘tim siluman," kata Prijanto. (ren)
Baca juga:
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
