- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membantah jika Kementerian Dalam Negeri mengembalikan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 dikarenakan besarnya pos anggaran belanja pegawai di APBD tersebut.
"Itu alasan yang dicari-cari saja," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 24 Februari 2015.
Pemprov DKI, kata Ahok, justru melakukan efisiensi anggaran besar-besaran dengan mengalihkan peruntukan pos anggaran honorarium sebesar Rp2,3 triliun di APBD DKI 2014 ke pos anggaran tunjangan kinerja dinamis di APBD DKI 2015.
"Tim pengendalian teknis kami buang honornya, honor pengadaan kami buang, dan honor-honor lain juga dibuang," ujar Ahok.
Ahok juga menjamin draft APBD DKI 2015 yang sudah diserahkan oleh Pemprov DKI ke Kemendagri merupakan APBD yang bebas dari anggaran titipan. Sistem penganggaran elektronik 'e-budgeting' yang mulai diterapkan secara penuh oleh Pemprov DKI untuk penganggaran 2015, kata Ahok, telah mencegah terjadinya hal itu.
"Dulu lebih besar dia (oknum anggaran) ngumpetin anggarannya di honorarium," jelas Ahok.
Kemendagri, pada awal bulan Februari 2015, mengembalikan draft APBD DKI 2015 yang telah diparipurnakan oleh DPRD DKI pada tanggal 27 Februari 2015. Dokumen APBD tersebut dikembalikan karena dianggap belum lengkap serta tidak sesuai dengan format APBD yang distandarkan Kemendagri.
Pemprov DKI, kemudian mengirimkan kembali dokumen APBD yang telah direvisi pada tanggal 16 Februari 2015. Sekretaris Daerah (DKI) Jakarta Saefullah mengatakan, ada 4 hal yang diperbaiki oleh Pemprov DKI dalam dokumen APBD yang direvisi tersebut, yakni lampiran KUAPPAS, nomor rekening untuk setiap mata anggaran yang diajukan, rekomendasi dana hibah yang sebelumnya tidak disertakan, serta ringkasan APBD.
Baca juga:
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
