Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta berdampak cukup fatal, masyarakat ibu kota dipastikan belum dapat menikmati hasil pembangunan karena tak satu pun program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, program pembangunan sangat tegantung pada anggaran, jika anggaran terlambat, sudah barang tentu pembangunan pun terhambat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, program pembangunan sangat tegantung pada anggaran, jika anggaran terlambat, sudah barang tentu pembangunan pun terhambat.
"Terlambat dan tidak terlambat pasti berbeda (pembangunan di Jakarta)," kata Tuti Kusumawati, Rabu 25 Februari 2015.
Ada dua program pembangunan yang menjadi skala prioritas Pemprov DKI, yakni program pembangunan untuk mengatasi banjir dan program pembangunan mengatasi masalah kemacetan lalu lintas.
Namun, Tuti memilih bungkam terkait tertundanya pembanguan di dua sektor prioritas itu. "Kita masih berusaha yang terbaik bagi Jakarta," ujar Tuti.
APBD DKI Jakarta senilai Rp73,08 triliun tak bisa dicairkan setelah Kementerian Dalam Negeri mengembalikan draf rancangan APBD DKI tahun anggaran 2015 untuk dikoreksi kembali.
Situasi kian memanas ketika Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan ada anggota DPRD yang diduga telah berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri hingga kementerian tersebut mengembalikan RAPBD DKI 2015 ke Pemprov DKI.
Pemprov DKI menyerahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD DKI 2015 kepada Kemendagri pada tanggal 2 Februari 2015 lalu. Namun, Kemendagri mengembalikan RAPBD tersebut. Kemendagri beralasan, dokumen APBD tersebut dinilai berantakan dan masih kurang lengkap.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Terlambat dan tidak terlambat pasti berbeda (pembangunan di Jakarta)," kata Tuti Kusumawati, Rabu 25 Februari 2015.
